Sementara dari Polri, pansel mencatat ada sembilan polisi aktif yang ikut meramaikan bursa seleksi capim KPK. Selain itu, hingga kemarin sore terdapat 57 pengacara, 53 orang dosen, 26 orang pengusaha swasta dan BUMN, lima jaksa, 11 orang hakim, seorang anggota TNI, dan enam orang auditor.
Seratusan lainnya berasal dari beragam profesi. Setelah penutupan pendaftaran administrasi, pansel capim KPK akan mulai bekerja menyeleksi berkas kandidat.
Pansel akan mengumumkan pendaftar yang lolos seleksi berkas pada 11 Juli 2019 nanti. Yenti menyebutkan, seluruh kandidat yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan melalui situs resmi dan masyarakat bisa memberikan masukan langsung melalui kolom yang disediakan pada situs. Terkait perwira polisi dan jaksa yang mendaftar, Yenti mengatakan semestinya tak perlu dipersoalkan.
"Tidak masalah. Buktinya Pak Ruki (mantan ketua KPK Taufiequrrachman Ruki) bagus, penyidiknya juga dari polisi semua. Jangan lupa loh, yang pertama itu penyidiknya polisi semua dan pertama kali banyak yang ini. Jadi, itu kembali ke orangnya,” kata dia.
Kejaksaan Agung (Kejakgung) sebelumnya mengumumkan, mereka merekomendasikan lima jaksa sebagai capim KPK 2019-2023. Kapuspenkum Kejakgung Mukri menyampaikan, kelima nama jaksa yang direkomendasikan tersebut tertuang dalam Surat Kejaksaan Agung B-085/A/Cp.2/07/2019.
Surat tersebut, kata dia, ditandatangani Jaksa Agung HM Prasetyo pada 2 Juli lalu. “Betul. Surat itu tentang usulan lima nama-nama itu,” ujar Mukri saat dikonfirmasi, pada Kamis (4/7).
Kelima nama tersebut, yakni Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan (Sumsel) Sugeng Purnomo, serta Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata Johanis Tanak. Tiga nama lainnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Sulteng) Muhammad Rum dan Randu Mihardja yang merupakan kepala Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, serta Kordinator Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Supardi.
Sementara, sejumlah nama capim KPK dari kepolisian, satu dipastikan mengundurkan diri. “Dari SDM awalnya ada sembilan. Dan, satu orang mundur. Kemudian, nanti akan bertambah satu nama lagi,” ujar Dedi di Humas Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/7). Sembilan nama tersebut, yakni Wakabreskrim Irjen Antam Novambar, Irjen Dharma Pongrekun yang saat ini bertugas di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Irjen Coki Manurung yang merupakan widyaiswara Lemdiklat, dan Analis Kebijakan Utama bidang Polair Baharkam Irjen Abdul Gofur.
Kemudian, Brigjen Muhammad Iswandi Hari yang bertugas di Kemenakertrans, dosen Sespim Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto, Brigjen Agung Makbul di Divisi Hukum Polri, Analis Kebijakan Utama Lemdiklat Brigjen Juansih, serta Wakapolda Kalimantan Barat (Kalbar) Brigjen Sri Handayani. Pada waktu akhir pendaftaran kemarin, terlihat sejumlah pejabat lembaga negara yang mengajukan diri. Di antaranya Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Penasihat KPK Tsani Annafari, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono, hingga anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yotje Mende yang mengumpulkan berkas pendaftaran di Gedung I Sekretariat Negara.
Selain itu, ada pula Staf Ahli Kapolri Bidang Sospol Irjen (Pol) Ike Edwin dan Kepala Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Ranu Mihardja. Keduanya juga mengantarkan berkas pendaftaran ke Sekretariat Pansel Capim KPK. Sementara pada Rabu (3/7) kemarin, ada mantan kepala BNN dan Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Anang Iskandar yang juga meramaikan bursa seleksi capim KPK.
Para kandidat seleksi capim KPK jilid V memiliki motivasinya masing-masing. Tsani Annafari yang saat ini masih menjabat sebagai penasihat KPK dan pegawai aktif Kementerian Keuangan, misalnya, ingin fokus pada upaya pencegahan dan manajemen organisasi internal. Ia ingin KPK memiliki e-planning dan e-budgeting yang optimal sehingga bisa dicontoh oleh lembaga negara lainnya.
Sementara itu, mantan kabareskrim Polri sekaligus eks kepala BNN, Anang Iskandar, menyampaikan keinginannya untuk menyeimbangkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Anang juga ingin memperbanyak fokus KPK dalam menangani tindak pidana pencucian uang.
Motivasi serupa disampaikan oleh Staf Ahli Kapolri Bidang Sospol Irjen (Pol) Ike Edwin. Ia mengaku ingin fokus pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Ia juga berencana mempererat kerja sama kelembagaan untuk menjalankan upaya pencegahan ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
