REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mengatakan undang-undang memperbolehkan siapa saja untuk mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baik berlatarbelakang Polri, Kejaksaan, akademisi atau profesional.

Namun yang paling penting adalah calon pimpinan KPK yang diseleksi tahun 2024 ini harus jauh lebih baik dari pimpinan sebelumnya, memiliki rekam jejak baik dan berintegritas, serta tidak membuat kontroversi dalam memimpin lembaga antirasuah.

“Yang penting sebenarnya adalah Pimpinan KPK ke depan harus berintegritas, tidak mempunyai permasalahan etik di masa lalu, dan bukan pembawa masalah di KPK kelak,” kata Yudi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menilai Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK tahun 2024 akan menjadi sorotan publik. Karena harapan pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan turut ditentukan oleh Pansel Capim KPK.

Oleh karena itu dia menyebut Pansel Capim KPK sekarang harus dilihat betul rekam jejaknya. Anggota Pansel Capim KPK yang reputasinya bagus, berintegritas dan rekam jejaknya baik serta tidak bermasalah atau kontroversial, tentu membuat harapan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin cerah.

“Namun, kalau dilihat nama-namanya tidak berintegritas, rekam jejak buruk, bahkan anti pemberantasan korupsi, ya saya pikir akan selesai. Karena dari Pansel yang buruk tentu tidak akan menghadirkan Pimpinan KPK yang baik,” kata Yudi.

Menurutnya Pansel Capim KPK yang dianggap orang baik tentu akan mendongkrak animo masyarakat untuk berbondong-bondong ikut untuk mendaftar, baik dari kalangan akademisi, tokoh nasional dan lain sebagainya. Tapi kalau Pansel Capim KPK dianggap tidak berintegritas, dikhawatirkan masyarakat juga tidak mau mendaftar.

“Karena nanti terjadi diduga setingan, sudah ada yang dipilih, sudah ada calonnya. Jadi calon Pansel Capim KPK harus rekam jejak baik, mau mendengar publik sehingga kita harapkan antusias orang-orang untuk maju Pimpinan KPK bukan hanya cari kerja, tapi juga memperbaiki KPK sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi di bawah KPK. Namun, kalau ternyata nanti justru Pansel mendapat resistensi dari masyarakat, tentu harapan pemberantasan korupsi akan menurun drastis,” ujarnya.

Selain itu, Yudi juga mengingatkan Pansel Capim KPK harus berkaca pada proses yang terjadi periode Firli Bahuri dan kawan-kawan. Pansel Capim KPK harus teliti dan jeli melihat nama-nama bakal calon Pimpinan KPK yang mendaftar. Bahkan, jangan segan untuk mendiskualifikasi jika nama tersebut diketahui memiliki rekam jejak buruk.

“Yang paling penting Pansel ini bener-bener harus berkaca dari yang lalu. Ada sedikit permasalahan dari Capim KPK, mau itu etik bahkan juga kontroversi, sudah coret aja,” tegasnya.

Yudi juga buka suara kabar soal Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto yang dikabarkan akan ikut mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Namun dia enggan berkomentar apakah mantan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK itu layak atau tidak menjadi pimpinan KPK.

“Ya kita lihat aja nanti. Daftar atau enggak dia (Karyoto). Siapa pun bisa untuk menjadi Capim KPK sesuai syarat administratif dalam UU Nomor 19/2019,” tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika