REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra secara tegas mengingatkan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk ekstra hati-hati dalam menentukan pemenang tender penyediaan data dasar geospasial dan peta dasar wilayah urban dan non-urban seluruh Indonesia.
Partai berlambang kepala burung garuda ini juga menekankan syarat mutlak: dalam proyek penyediaan data yang sensitif tersebut, keberadaan server data harus berada di dalam negeri. Mengingat, proyek ini bukan sekadar proyek infrastruktur data biasa, melainkan proyek yang menyangkut peradaban bangsa.
Mengapa demikian? Karena ketika seluruh permukaan bumi Indonesia dipetakan ulang dalam skala besar, untuk pertama kalinya negara ini akan memiliki peta dasar nasional digital yang presisi. Data ini mencakup segalanya, mulai dari potensi sumber daya alam, batas wilayah, hingga fasilitas militer yang bersifat rahasia.
“BIG mesti hati-hati. Saya yakin percaya kepada BIG akan sangat hati-hati dalam penentuan pemenang tender ini,” papar politisi Partai Gerindra Rokhmat Ardiyan di Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Anggota Komisi XII DPR RI ini menyampaikan, BIG mengemban tugas dan fungsi yang sangat vital dalam perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial.
“BIG ini penting untuk mengetahui batas-batas negara, provinsi, kabupaten. Bahkan BIG menata tata ruang di setiap daerah. Sehingga BIG punya peran menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di daerah dengan membuat tata ruang yang jelas, aman untuk mendukung iklim investasi,” ujarnya, menekankan peran strategis BIG.
Tak hanya itu, menurut Rokhmat, BIG juga berperan krusial dalam mengidentifikasi potensi sumber daya alam yang terkandung di wilayah Indonesia. “Dan BIG juga untuk mengetahui data terluar kandungan yang ada di bumi Indonesia, ini sangat penting sekali,” kata Rokhmat.
Oleh karena itu, ucapnya, BIG mestinya memberlakukan secara ketat terhadap empat perusahaan asal China yang turut serta dalam tender proyek penyediaan data dasar geospasial dan peta dasar tersebut. “Tentunya tidak terbuka begitu saja [persyaratannya],” ucapnya.
Apalagi, ungkapnya, Komisi XII DPR belum mengetahui secara rinci adanya dominasi perusahaan Tiongkok dalam daftar peserta tender senilai 238 juta dolar AS, atau sekitar Rp 4 triliun (dengan kurs Rp 16.500).
“Tentunya kita akan lakukan pendalaman-pendalaman, dilakukan diskusi-diskusi agar sama-sama bisa mengawasi proyek tersebut,” katanya, memastikan pengawasan ketat dari legislatif.
Server Wajib di Dalam Negeri
Politisi Partai Gerindra lainnya, Kawendra Lukistian, turut menyampaikan pentingnya memastikan seluruh data dalam proyek ini berada dalam infrastruktur nasional. “Mohon dipertimbangkan sekali bahwa harus yang punya server di dalam negeri, kekuatannya harus kekuatan dalam negeri,” tegas Kawendra.
Ia juga menyoroti konteks yang lebih besar, terutama soal kendali atas data strategis milik negara. Menurutnya, jika fasilitas strategis dikuasai pihak asing, konsekuensinya bisa sangat serius bagi kedaulatan.
“Tentu itu kan bagian dari data-data kepemilikan negeri kita, bagian kekuatan kita. Dan data itu ada hal yang sangat sensitif,” ucapnya mengingatkan.
Apalagi, lanjutnya, Presiden Prabowo Subianto memiliki tekad kuat agar Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri, termasuk dalam urusan data dan teknologi strategis.
Menurutnya, proyek yang didanai dari pinjaman lunak (soft loan) Bank Dunia ini bukan hanya soal kompetisi teknologi semata, tetapi juga keberpihakan negara terhadap pelaku industri lokal.
“Tentu terkait hal tersebut, kita harus memperhatikan juga keberpihakan terhadap pelaku industri lokal. Kalau memang ada pemain lokal yang jauh lebih baik, tentu mereka berbasis di dalam negeri, kenapa gak diberi kesempatan kepada hal tersebut, teman-teman yang main di lokal,” ujarnya.
Empat Perusahaan China Ikut Tender
Empat perusahaan asal China berpotensi memenangkan tender yang merupakan bagian dari paket yang lebih besar dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) dengan kode P180860.
Keempat perusahaan Tiongkok itu antara lain Asia Air Survey Co., L.td, PT KQ Geo Technologies Co.Ltd, PT Shaanxi Tirain Science & Technology Co.Ltd, dan PT Beijing ZKYS Remote Sensing Information Technology Co.Ltd.
Proyek ini menjadi perhatian publik karena terkait langsung dengan kedaulatan data Indonesia. Publik khawatir jika perusahaan asing asal Tiongkok menjadi pemenang tender, mereka berpotensi mengakses atau menduplikasi data sensitif Indonesia, seperti informasi wilayah sumber daya alam dan mineral, kawasan perbatasan, rute infrastruktur vital, dan kawasan rahasia militer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika