REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai pembahasan soal menteri merupakan hak prerogatif presiden. Akan tetapi, ia berharap partainya diberikan jatah menteri yang lebih baik dibandingkan periode 2014-2019.

"Sepenuhnya hak presiden. PKB berdoa dan berharap diberikan lebih baik dari periode lalu," kata Jazilul Fawaid kepada Republika.co.id melalui pesan tertulis, Rabu (3/7).

Ia menambahkan, sebagaimana kesepakatan sebelumnya. Dukungan PKB kepada Joko Widodo adalah dukungan murni tanpa syarat dan batasan apapun.

Kemudian, ketika disinggung soal menteri kader partai dan non-partai. Pria yang akrab disapa Cak Jazil itu menyatakan, dikotomi tersebut sebaiknya dihilangkan. Ia berpandangan, presiden dapat memilih siapa saja sesuai dengan pertimbangannya.

"Tidak perlu dikotomi partai non-partai. Sebab menteri itu jabatan politik, siapun bisa diangkat oleh presiden," tutur anggota DPR Fraksi Kebangkitan Bangsa dari dapil Jawa Timur X tersebut.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, porsi menteri sebaiknya ideal antara kader partai dan non partai. "Setidak-tidaknya 50:50 antara menteri dari partai dan menteri dari kalangan profesional," ujar Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Selasa (2/7).

Ikuti Whatsapp Channel Republika