Jumat 08 Aug 2025 22:37 WIB

Surya Paloh Tegaskan Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo, Namun Tetap Kritis

"Dukungan kita kepada pemerintahan Presiden Prabowo bukan sekadar lips service."

Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh.
Foto: Antara/Ni Putu Putri Muliantari
Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh.

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh menyatakan tetap mendukung Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan program pemerintahannya, namun tetap kritis. Hal itu dinyatakannya saat Rakernas I Nasdem di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (8/8/2025).

"Dukungan kita kepada pemerintahan Presiden Prabowo bukan sekadar lips service (pernyataan dukungan, pujian). Secara totalitas, dengan ketulusan dan kesungguhan hati, kita ingin memberikan dukungan penuh," kata Paloh.

Baca Juga

Ia menekankan dukungan kepada pemerintah tersebut harus dilandasi fakta objektif serta niat tulus membangun bangsa. Kendati demikian, Nasdem tidak akan segan mengapresiasi Langkah pemerintah yang dinilai tepat, namun akan bersuara kritis bila kebijakan itu tidak tepat.

"Kalau yang baik, jangan segan untuk kita katakan baik. Jalankan dan teruskan bapak Presiden. Tapi, yang kurang tepat, jangan pula ragu untuk menyampaikan agar kita perbaiki bersama," tuturnya menegaskan.

Menurut politisi senior ini, sikap seperti itu merupakan bentuk kemandirian berpikir, yakni dukungan yang tidak membutakan akal sehat, namun tetap menjunjung objektivitas demi kepentingan rakyat. Rakernas Partai Nasdem tahun ini menjadi panggung konsolidasi kekuatan internal dan pernyataan politik yang menegaskan posisi partai sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah, namun tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan kontrol yang sehat.

Meski perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran sudah 10 bulan, dukungan partai diberikan, tetapi tetap berpegang pada fakta objektif serta dapat memberikan kritik secara konstruktif bila itu diperlukan. Paloh kembali menekankan, partai politik punya hak prerogatif yang tidak dimiliki oleh institusi lain di luar partai politik.

"Kita bisa memilih Presiden, Bupati, Wali Kota, hingga membuat undang-undang, bahkan termasuk yang terbaru soal KPK," ujarnya di hadapan ribuan kader Nasdem.

Walau demikian, disamping hak-hak dimiliki parpol, melekat pula kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya dalam proses pendidikan politik berkelanjutan dari waktu ke waktu demi membangun kesadaran demokrasi publik. Selain itu, parpol harus hadir memberikan keteladanan dan mampu memberikan kontribusi aktif di tengah interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat.

Rakernas I Partai Nasdem kali ini dipusatkan di Kota Makassar mengangkat tema 'Kemandirian Berpikir Demi Kemajuan Bangsa' sebagai komitmen partai agar terus mendukung program pemerintah yang strategis demi kemajuan Indonesia.

Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel Rusdi Masse pada kesempatan itu menyampaikan laporan, kegiatan ini dihadiri 5.000 peserta yang datang dari berbagai daerah se-Indonesia termasuk anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten kota, kepala daerah dan undangan terhormat lainnya.

Hadir pula dalam Rakernas tersebut, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi Masse, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni, majelis tinggi partai, serta majelis pertimbangan, jajaran pengurus DPP Nasdem dan ribuan kader lainnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement