REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengungkapkan terkait posisi PAN pascapilpres 2019. Ia pun kembali membenarkan adanya kemungkinan PAN bergabung ke koalisi Joko Widodo (Jokowi).
"Kemungkinan (bergabung) itu memang ada kan. Kan saya sudah katakan berkali-kali," kata Bara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).
Ia juga mengakui bahwa pembicaraan terkait langkah tersebut sudah ada di internal partai. Ia menuturkan saat ini PAN masih menunggu hingga proses di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.
"Secara de facto ini kan keberadaan kami di BPN koalisi Prabowo Sandi sudah selesai sebetulnya. Jadi sudah mulai ada pembiacaraan mengenai langkah berikutnya bagi PAN, apa yang terbaik bagi PAN, posisi kita, dari sekarang sampai lima tahun ke depan bagaimana baiknya," kata dia.
Bara menjelaskan PAN telah memikirkan banyak pertimbangan terkait kemungkinan gabungnya PAN ke pemerintah. Apalagi, ia menambahkan, secara historis PAN kerap berada di lingkaran pemerintahan sejak awal berdiri.
PAN hanya berada di luar pemerintahan pada 2014 ketika mencalonkan Hatta Rajasa sebagai cawapres. Namun, posisi berada di luar pemerintahan hanya berlangsung dua tahun karena PAN kembali gabung ke pemerintah pada 2016.
"Kalau kita memutuskan keterlibatan kedepan untuk menjawab berbagai tantangan indonesia, banyak kan, kemiskinan, intoleransi, PAN memang sebaiknya ada di pemerintahan, jika dalam pemerintahan Jokowi maka akan kami lakukan," katanya.
Sebelumnya Bara juga pernah mengungkapkan terkait sikap PAN pascapemungutan suara pada saat Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengucapkan selamat kepada Cawapres 01 Ma'ruf Amin. Menurutnya Ucapan tersebut menjadi indikasi dari sikap resmi PAN terkait penetapan hasil pemilu 2019.