Jumat 26 Apr 2019 17:58 WIB

Dradjad: Bima Arya Harusnya Memegang Etika Organisasi

Bima Arya diminta tidak membuat pernyataan yang membuat kegaduhan di PAN.

Dradjad Wibowo
Foto: Ist
Dradjad Wibowo

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Anggota Dewan Kehormatan (Wanhor)PAN Dradjad Wibowo membantah adanya pembahasan masalah koalisi, saat pertemuan Ketum PAN Zulkifli Hasan dengan Joko Widodo. Hingga kini posisi PAN tetap bersama dengan koalisi Adil Makmur.

"Sama sekali tidak ada pembahasan koalisi antara bang Zul dengan pak Jokowi. PAN tetap di koalisi Adil Makmur," kata Dradjad, dalam pesan tertulisnya kepada republika.co.id, Jumat (26/4).

Lagi pula, lanjut Dradjad, dukungan PAN bagi Prabowo itu diputuskan dalam Rakernas PAN, yang merupakan forum kedua tertinggi di PAN setelah kongres. "Tidak seorang pun di PAN, termasuk pak Amien, mas Tris, bang Hatta dan bang Zul, yang boleh mengubah keputusan Rakernas. Keputusan itu harus diubah oleh Rakernas lagi," papar Dradjad.

Soal anggapan PAN terbelah, Dradjad mengatakan PAN sama sekali tidak terbelah. Sejak dulu memang ada beberapa pengurus PAN yang mendukung Jokowi.  Termasuk di dalamnya Soetrisno Bachir. "Tapi PAN sebagai organisasi solid-solid saja," ungkapnya.

Dradjad mengatakan Bima Arya seharusnya memegang etika organisasi dengan menaati keputusan Rakernas. "Jangan lupa PAN banyak jasanya terhadap Bima hingga menjadi Wali Kota Bogor dua periode. Jadi tidak usahlah bermanuver yang menimbulkan kegaduhan," kata anggota BPN Prabowo-Sandi ini.

Dradjad meminta Bima meniru Soetrisno, yang sudah sejak 2014 mendukung Jokowi. Bahkan Soetrisno juga membuat pernyataan dukungan secara terbuka kepada Jokowi dalam Pilpres 2019.

"Tapi mas Tris tetap menghargai keputusan Rakernas. Tidak membuat manuver ini itu yang menimbulkan kegaduhan di PAN. Di sisi lain, mas Tris amat besar jasanya bagi PAN. Berbanding terbalik kan dengan Bima?" kata politikus senior ini.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement