Jumat 19 Apr 2019 21:23 WIB

Bawaslu Sampang Temukan 54 TPS Tanpa Penghitungan Suara

Dugaan pelanggaran ini TPS tak ada penghitungan suara ini terjadi di sejumlah desa.

Petugas KPPS membantu warga yang akan memberikan hak suaranya di TPS  (ilustrasi)
Foto: Abdan Syakura
Petugas KPPS membantu warga yang akan memberikan hak suaranya di TPS (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, SAMPANG  -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sampang, Jawa Timur menemukan sebanyak 54 tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah itu, tidak melakukan penghitungan suara pada pelaksanaan pemungutan suara 17 April 2019. Menurut Ketua Bawaslu Sampang Insiyatun di Sampang, Jumat (19/4), temuan adanya TPS yang tidak melaksanakan penghitungan suara itu, atas laporan petugas pengawas lapangan yang dilaporkan kepada Bawaslu Sampang. "Berdasarkan laporan petugas lapangan, dugaan pelanggaran ini, terjadi di sejumlah desa," kata Insiyatun.

Menurut Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sampang Yunus Ali Ghafi, berdasarkan laporan yang diterima Bawaslu, ada 54 TPS tersebar di dua desa tanpa ada penghitungan perolehan suara. Laporan dugaan kecurangan ini terjadi di Desa Plampaan dan Desa Rabasan Kecamatan Camplong. Dari 54 TPS itu, meliputi 25 TPS di Desa Plampaan dan 29 TPS Desa Rabasan Kecamatan Camplong.

Baca Juga

"Kami sudah memanggil pihak Panwascam Camplong untuk mengindentifikasi dan menyelidiki lebih detail tentang temuan ini," kata Yunus.

Selain atas temuan petugas pengawas lapangan, dugaan kecurangan itu juga dilaporkan oleh warga Sampang bernama Moh Jakfar, terkait dugaan kecurangan pemilu di sebagian TPS di Kecamatan Camplong, Sampang. "Kami siap membantu Bawaslu Sampang memberikan bukti-buktinya terkait adanya TPS yang tidak melakukan penghitungan suara," katanya, menjelaskan.

Jakfar merupakan Caleg Partai Hanura Dapil VI ini menuturkan, tidak adanya pengitungan suara di sejumlah TPS diyakini karena keterlibatan oknum aparat desa. "Di TPS Desa Plampaan setelah selesai pencoblosan pihak panitia bilang tidak ada pengitungan suara. Alasannya ini sudah menjadi keputusan aparat desa," kata Djakfar.

Oleh karenanya, ia meminta agar Bawaslu Sampang segera menangani kasus itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement