REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf menyatakan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menganggarkan Rp 9,2 triliun untuk membangun infrastruktur kerakyatan. TKN mengutip pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bahwa infrastruktur kerakyatan, yaitu infrastruktur yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Secara rinci anggaran tersebut bakal digunakan untuk pembangunan 155 unit jembatan gantung sebesar Rp 790 miliar, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 9.000 desa sejumlah Rp 2,02 triliun, dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi 206.500 unit hunian senilai Rp 4,29 triliun.
"Tidak banvak orang tahu jika pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya berupa jalan tol, atau bandar udara saja. Presiden Jokowi juga melakukan berbagai macam infrastruktur kerakyatan yang dapat berdampak langsung pada masyarakat," kata Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Muhammad Misbakhun, melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (23/3).
Ia mengatakan, hal itu menunjukkan Jokowi tidak hanya membangun infrastruktur besar seperti tol, pelabuhan, dan bandara, tetapi juga infrastruktur untuk rakyat kecil. Selain itu, aia mengatakan, kerja nyata yang dimiliki Jokowi memang benar adanya.
Jokowi, lanjut dia, tidak menghiraukan kritik kubu oposisi terkait pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahannya. Namun, ia menambahkan, Jokowi langsung membuktikan bahwa pembangunan tersebut semata-mata dilakukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak bukan untuk sebagian golongan saja.
Misbakhun mengatakan, hal itu membuat pendapat yang mengatakan bahwa infrastruktur yang dibangun Jokowi tidak berdampak bagi masyarakat kecil bisa terpatahkan dengan fakta yang dipaparkan Menteri PU Pera Basuki Hadikuldjono. Ia menyebutkan Menteri PUPR menegaskan, pemerintah terus berupaya menghadirkan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Pengalokasian dana pembangunan infrastruktur kerakyatan Jokowi ini sendiri sangat strategis dengan berbagai program yang menyangkut kehidupan masyarakat, semisal mengenai permasalahan sanitasi," kata politikus Partai Golkar itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
