REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Ace HAsan Syadzily mengaku menyerahkan sepenuhnya nasib Romahurmuzy alias Romi dalam struktur tim pemenangan Jokowi-Maruf. TKN, dia mengatakan, meminta PPP untuk menyelesaikan secara organisatoris.
"Kami tentu menyerahkan sepenuhnya kepada ppp untuk menyelesaikan secara organisatoris, agar dapat segera memulihkan konsolidasi organisasinya," kata Ace Hasan Syadzily di Jakarta, Selasa (19/3).
Ace mengatakan, TKN mengapresiasi PPP yang dengan cepat melakukan upaya konsolidasi sebagai sesama partai koalisi. TKN, dia melanjutkan, berharap agar proses organisasinya segera bisa berjalan sehingga bisa kembali normal berkompetisi di dalam pilpres dan pileg 2019.
Dia memastikan peristiwa yang menimpa Romi tidak akan mengganggu elektabilitas pasangan calon (paslon) 01. Ace optimistis, masyarakat bisa membedakan mana kasus yang dialami oleh Romi dan kaitannya dengan ajang pilpres.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tiga tersangka pada kasus yang menjerat Romi, yaitu Romi diduga sebagai penerima suap. Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin.
Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga telah menyuap Romi untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemenag. Diketahui, Muhammad Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan Haris, mendaftar sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.
Pengamat politik Usep S. Ahyar menilai, penetapan Romi sebagai tersangka kasus suap beli jabatan di Kementrian Agama (Kemenag) akan memberi dampak negatif bagi banyak pihak. Selain dunia kepartaian, ada dua pihak lainnya yang paling dirugikan, yakni PPP dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin.
Usep menerangkan, PPP akan mengalami kesulitan untuk dapat menembus parliamentary threshold. Karena, sebelumnya PPP juga termasuk jajaran partai yang memiliki elektabilitas di bawah 4 persen.
Sedangkan, bagi TKN sedikit banyak akan berdampak bagi kepercayaan masyarakat terhadap partai koalisi. Usep menyarankan agar TKN segera mengambil tindakan tegas.
"Sama halnya partai koalisi 01, saya kira juga harus mengambil tindakan dan sikap bahwa ini bukan kesalahan koalisi tapi kesalahn individu, agar menegaskan pemerintah saat ini tidak pandang bulu dalam penegakan hukum," kepada Republika, Sabtu (16/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika