Kamis 28 Feb 2019 15:20 WIB

JK: Di Era Jokowi dari Ekonomi Hingga Soal Sampah Dirapatkan

JK menegaskan kepemimpinan Jokowi jauh dari kata otoriter

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bayu Hermawan
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat diwawancarai di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (26/2).
Foto: Republika/Fauziah Mursid
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat diwawancarai di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (26/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menceritakan pengalamannya selama empat tahun lebih mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut JK, selama empat tahun lebih tersebut, gaya kepemimpinan Jokowi jauh dari pikiran otoriter.

"Saya jamin pengalaman empat tahun lebih dengan Pak Jokowi, beliau tidak pernah ada pikiran otoriternya. Berpikiran pun ndak," ujar JK  saat menjadi Keynote Speaker acara CNBC outlook 2019, Westin Hotel Kuningan, Jakarta, Kamis (28/2).

Hal ini kata JK, tercermin dari semua keputusan yang diambil pemerintah, selalu dirapatkan dengan wakil presiden dan jajaran kabinet menterinya. Bahkan, karena seringnya Jokowi meminta rapat pembahasan kebijakan, ia dan para menteri merasa 'kewalahan'.

"Yang capeknya kita. Apa saja dirapatkan. Mau sampah dirapatkan kabinet juga. Iya, ekonomi sampah, mau gimana listrik (dari) sampah, rapat dua-tiga kali. Apalagi yang lain. Ekonomi soal pertumbuhan, semua rapat," katanya.

Karenanya, JK menilai tidak ada sedikit pun gaya otoriter dari sosok Presiden Jokowi. Sebab semua keputusan diambil setelah mendengarkan masukan dari semua pihak. "Kalau otoriter mana ada rapat," ucapnya.

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu pun membandingkan rapat di masa Presiden Soeharto yang dilaksanakan sekali setiap bulan. "Kalau Pak Harto dulu hanya sekali sebulan rapat. Tiap Rabu, pertama satu bulan, itu pun bidang ekonomi. Sekali sebulan. (Era zaman Jokowi) ini kadang-kadang lima kali seminggu," kata JK.

JK dalam kesempatan itu mengingatkan untuk tidak memilih pemimpin yang otoriter dan nepotisme. Sebab, menurut JK, kepemimpinan yang otoriter dan nepotisme, menjadi awal penyebab jatuhnya sebuah negara. Itu telah terbukti saat Venezuela jatuh dan Indonesia di era Presiden Soeharto.

"Karena pemerintahannya otoriter dan nepotisme. Otoriter, Pak Harto 30 tahun. Kemudian ekonomi banyak dikuasai oleh lingkungan terbatas, monopolistik. Maka jatuhlah ekonomi kita. Sama seperti Venezuela. Chavez," kata dia.

JK melanjutkan, Jokowi juga bersih dari unsur nepotisme. Sebab, tidak ada keterlibatan keluarganya sama sekali baik di politik dan ekonomi. Menurut JK, kedua putra Jokowi memiliki usaha masing-masing terlepas dari campur tangan sang ayah.

"Yang satu katering jual martabak, yang satu jual pisang goreng. Jadi mana mungkin dia terlibat dalam ekonomi pemerintahan. Jadi saya jamin sama Anda di sini. Bahwa apabila Pak Jokowi yang menang tentu akan begini, akan terus aja begini. Jadi kalian tak usah khawatir," kata JK.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement