REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui partainya menerima mandat untuk tergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam hal ini, dirinya ditunjuk sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ia menjelaskan, tugas tersebut merupakan peran penting dalam mengawal transisi pemerintahan Jokowi ke periode selanjutnya. Sehingga, ia memastikan bahwa Partai Demokrat akan menjadi pihak yang akan mengawal delapan bulan terakhir Jokowi.
"Tugas Demokrat walaupun tadi delapan bulan, sama-sama kita kawal agar pemerintah Presiden Joko Widodo bisa menuntaskan tugas-tugas dan programnya bisa soft landing, tapi sekaligus mempersiapkan agar take off berikutnya," ujar AHY dalam pidatonya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (8/3/2024).
Partai Demokrat juga akan mengawal masa transisi dari Jokowi ke periode kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apalagi, keputusan pihaknya bergabung dengan pemerintahan didukung oleh masyarakat.
"Sejatinya adalah banyak harapan dan doa, baik itu menunjukkan bahwa Demokrat diharapkan kembali ke pemerintahan, dan juga saya bersyukur walaupun sebagai pendatang terakhir, pendatang baru, begitu masuk saya merasa nyaman," ujar AHY.
Ia sendiri mengamini adanya sindiran kepada Partai Demokrat, apa yang bisa dikontribusikan selama delapan bulan di Kabinet Indonesia Maju. Namun, menurut dia, kualitas pekerjaan tak bisa dilihat hanya dari durasi waktunya.
"Mungkin teman-teman mendengar ada yang 'Ahh Demokrat cuma delapan bulan, mau ngapain delapan bulan'. Nah kalau saya termasuk orang yang tidak pernah melihat waktu itu dari kuantitasnya, tapi dari sisi kualitasnya," ujar AHY.
"Inilah yang dari awal kita perjuangkan, betul Bapak/Ibu? Kita memperjuangkan untuk bisa berperan di pemerintahan. Jadi secara de jure dan de facto, hari ini Demokrat sejak tanggal 21 Februari berada di pemerintahan Kabinet Indonesia Maju," sambung putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika