REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penarikan aset milik saksi kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Johanes Marliem yang berada di Amerika Serikat (AS). Diketahui, Johanes merupakan salah satu saksi dalam kasus tersebut yang ditemukan tewas di kediamannya di kawasan Beverly Hillls, AS pada 2017 lalu.
"Asetnya yang berhubungan dengan KTP-el sudah diidentifikasi tetapi pengalihannya dari Amerika ke Indonesia masih dalam proses pengalihan dan salah satu itu yang kami diskusikan dan yang saya kerjakan sekarang," ujar Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/2).
Menurut Syarif lantaran ada batas yurisdiksi dalam penindakan hukum antar negara, KPK akan mengandalkan kerjasama antar penegak hukum yang berwenang menangani kasus korupsi. KPK, sambung Syarif, selalu menghormati kerja sama yang dibangun dengan KPK dengan sejumlah negara lain, dalam upaya pemberantasan korupsi global.
Hadir di Gedung KPK Jakarta, Duta Besar AS untuk Indonesia, Donovan Jr menyatakan bahwa pihaknya akan senantiasa memberikan bantuan, terkait usaha-usaha pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. "Kami ingin mengakui semangat komitmen dan upaya yang luar biasa yang dicurahkan oleh para penyidik, jaksa penuntut, dan spesialis kerja sama di KPK." kata Donovan.
"Dan saya harap kerja sama yang kami bina itu bisa menjadi model bagi pihak-pihak lain dalam upaya memerangi korupsi global," ucapnya.
Sebelumnya, Direktur PT Biomorf Mauritius Johannes Marliem, merupakan salah satu pihak yang memberikan gratifikasi kepada mantan Ketua DPR RI Setya Novanto berupa jam tangan Richard Mille. Perusahaan Biomorf Mauritius adalah perusahaan asing yang menjadi salah satu penyedia produk biometrik merek L-1. Produk tersebut digunakan dalam proyek pengadaan KTP-el.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
