REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Maman Imanulhaq menegaskan pemerintah Joko Widodo berkomitmen dalam penegakan hukum. Maman membantah dugaan jika Jokowi menggunakan hukum sebagai instrumen kekuasaan.
Maman mengatakan, komitmen Jokowi terlihat dari beberapa kasus yang menimpa kader parpol Koalisi Indonesia Kerja (KPK). Ia menegaskan, Jokowi tidak membela kader yang menjadi tersangka, meski berasal dari parpol pendukungnya.
"Tidak ada kompromi, tidak ada intervensi. Semua diserahkan kepada aparat hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kasus korupsi," ujarnya, Senin (17/12).
Maman melanjutkan, pemerintahan Jokowi menjadikan hukum sebagai instrumen untuk menegakan keadilan, bukan sebagai instrumen untuk melanggekan kekuasaan. "Tidak ada itu hukum jadi alat kekuasaan," tegasnya.
Sebelumnya, dalam Rakerda Projo Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Ahad (16/12) kemarin, Maman mengingatkan kembali agar seluruh relawan bergerak secara militan, strategis dan sinergis memenangkan pasangan 01 Jokowi-Amin.
"Sekalian untuk door to door dan dari hati ke hati supaya pasangan 01 Jokowi-Amin menang," ucapnya.