REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menuturkan, kepolisian tidak perlu mengerahkan pasukan besar dalam mengamankan Aksi Damai 212 pada 2 Desember 2018. Pengamanan cukup selevel kepolisian sektor.
"Pengamanan Polsek Gambir saja cukup itu, di-back up Polres Jakarta Pusat dan Polda kalau diperlukan," ujar Dedi di Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu (28/11).
Dedi meyakini, aksi yang terpusat di Monumen Nasional itu akan berjalan lancar. Semua potensi gangguan, dia mengatakan, sudah diperhitungkan oleh kepolisian dengan skenario pengamanan yang disiapkan.
Terlebih lagi, lanjut Dedi, kepolisian juga memprediksi aksi yang diinisiasi Persaudaraan Alumni 212 ini tidak akan sebesar aksi 212 yang terjadi 2 Desember 2016 silam. "Sudah dilakukan sangat baik oleh Polda Metro, yang jelas, InsyaAllah kita prediksi jumlah massanya tidak banyak seperti sebelumnya," ujar Dedi.
Dedi pun meminta masyarakat agar jangan sampai terprovokasi oleh berbagai isu yang mengiringi aksi tersebut. Apalagi, situasi politik menjelang pemilu semakin memanas.
Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif mengatakan, Reuni Akbar Mujahid 212 adalah sebagai tanda syukur kepada Allah SWT yang telah mempersatukan umat Islam di Indonesia. Slamet membantah anggapan bahwa reuni ini ditunggangi oleh kepentingan politik.
Ia membuktikannya dengan tidak diperbolehkannya atribut apa pun yang dibawa saat mengikuti acara selain seragam putih-putih. "Reuni 212 bukanlah sebagai ajang politik praktis atau kampanye. Maka dari itu, jangan campuri acara ini dengan atribut politik, partai, dan sejenisnya. Cukuplah pakaian putih-putih dengan attribut tauhid, baik topi, kaus, bendera, dan lainnya yang melengkapi dan menyemarakkan Reuni 212 ini," kata dia.
Ia menegaskan, Reuni 212 mendatang murni sebagai ajang silaturahim yang dihadiri oleh seluruh umat Islam di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika