REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA- PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019, resmi ditandatangani pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat. Setidaknya ada 16 kegiatan prioritas yang akan menggunakan anggaran pemerintah.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pembangunan Provinsi Jawa Barat berada pada fase tahap keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat. "Maka kebijakan dan prioritas program serta pagu anggaran sementara dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2019 disusun berdasarkan priortas pembangunan tahun 2019," ujar pria yang akrab disapa Emil di Ruang Rapat Paripurna, akhir pekan lalu.

Ia menetapkan delapan prioritas pembangunan pada tahun 2019 ini. Di antaranya, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan bisnis pertanian berkelanjutan, serta peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri dan pariwisata.

Selain itu, menurut Emil, ada peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi, peningkatan akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 tahun, kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar perumahan dan  permukiman, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan modal sosial masyarakat untuk meningkatkan daya saing Jawa Barat, serta penguatan reformasi dan birokrasi.  "Terdapat juga 16 kegiatan prioritas pada tahun 2019 nanti," katanya.

Keenambelas kegiatan tersebut di antaranya, Pendidikan Menengah Universal (PMU), Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), rumah tidak layak huni (rutilahu), pengembangan ekonomi desa dan pesantren, peningkatan pelayanan RSUD dan puskesmas, posyandu multi fungsi, Citarum harum, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan diseluruh wilayah Jawa Barat dan pembangunan fly over. Selain itu, pemerintah Jawa Barat juga memprioritaskan pembangunan pusat-pusat budaya, pembangunan dan penataan alun-alun, dukungan Pileg dan Pilpres, membangun desa, pembangunan command center dan creative center, pembangunan sarana perdagangan, serta membangun wisata unggulan.

"Kebijakan belanja daerah tahun 2019 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif," kata Emil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika