REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa menilai polemik pernyataan politik di ruang publik masih jauh dari standar etika komunikasi politik. Khususnya, standar etika untuk membangun narasi kritik secara substansial.
"Kritik yang disampaikan di ruang publik lebih sering tidak fokus dan tidak substansial sehingga memunculkan pernyataan yang elementer," kata Agun Gunanjar Sudarsa pada diskusi "Etika Politik Pilpres 2019" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/11).
Menurut Agun Gunanjar, etika komunikasi politik terkait dengan baik dan buruk, patut dan tidak patut, serta layak dan tidak layak. Namun, kondisi politik nasional Indonesia saat ini, tataran benar dan tidak benar saja masih belum jelas.
"Masyarakat Indonesia sampai saat ini masih terjebak pada suatu situasi yang belum clear. Ini merupakan PR yang tidak dituntaskan. Maka, yang baik dan tidak baik serta mana yang benar dan tidak benar, belum tuntas," katanya.
Mantan ketua Komisi II DPR RI menjelaskan bagaimana mau membangun etika politik nasional jika pada tataran benar dan tidak benar saja masih belum clear. Kalau saat ini banyak pernyataan-pernyataan yang saling menyerang dan kampanye negatif, Agun tidak menyalahkan kontestan maupun tim kampanye dari pasangan calon presiden/wakil presiden nomor urut 01 dan nomor urut 02.
"Kondisi saat ini terjadi karena produk yang tanpa disadari merupakan output dari fenomena perjalanan politik pada reformasi. Dari proses tersebut, kita semua ikut salah, para elite, anggota DPR, media, dan elemen bangsa lainnya," katanya.
Karena itu, kata dia, bicara etika politik sesungguhnya bicara patut dan tidak patut serta bicara layak dan tidak layak dan ini terjadi jika dalam masyarakat Indonesia sudah clear soal benar dan tidak benar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika