REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meyakini tetap optimistis suara Madura tetap ke pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meski pemerintah menggratiskan Tol Suramadu. Ia yakin, masyarakat Madura tidak mau persoalan kepimpinanan nasional disandingkan hanya penggratisan Jembatan Suramadu.
"Saya yakin Madura udah cerdas dan paham. Prabowo-Sandi menang," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10).
Ketua DPP PAN itu mengaku tak mau ambil pusing kebijakan gratis Tol Suramadu tersebut. Namun, ia tetap mengkritik kebijakan pemerintah menggratiskan Tol Suramadu.
Ia menilai, kebijakan itu tidak dapat dilepaskan dari unsur politik meski Presiden Joko Widodo menegaskan penggratisan tak berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Menurut Yandri, muatan politik itu lantaran Madura termasuk daerah di mana Jokowi-Jusuf Kalla (JK) mendapat suara rendah pada Pilpres 2014.
"Saya yakin dalam hati Pak Jokowi ingin Madura menang. Walaupun Jokowi sampaikan ke publik ini nggak ada kaitannya dengan politik, tetapi enggak mungkin. Pak Jokowi enggak mau ada imbas politik pada beliau,” ujar dia.
Yandri menilai, sebenarnya masih banyak tol-tol yang perlu digratiskan pemerintah jika memang alasan untuk keadilan sosial, bukan hanya Tol Suramadu. "Kalau mau masalah ekonomi, bukan hanya Madura saja yang sedang sulit karena banyak daerah-daerah lain yang sedang sulit,” kata dia.
Apalagi, ia menambahkan, kalau pemerintah mempertimbangkan arus lalu lintas dan barang. “Kalau mau liat situasi arus lalu lintas dan arus barang sebenarnya daerah lain ada yang lebih padat," kata Yandri.
Presiden Jokowi resmi menggratiskan tarif Tol Jembatan Suramadu dalam kunjungannya ke Provinsi Jawa Timur, Sabtu (27/10) lalu. Jokowi menegaskan, kebijakan pemerintah ini tak ada hubungannya dengan politik.
Sebab, ia menyatakan, keputusan pemerintah ini telah melewati proses yang panjang setelah mendapatkan masukan dari para tokoh masyarakat setempat. "Kalau kita mau urusan politik, ya ntar saya gratiskan bulan Maret saja tahun depan. Jangan apa-apa dikaitkan dengan politik," ujar Jokowi seusai meresmikan penggratisan biaya Tol Jembatan Suramadu, Jawa Timur.
Pelaksana tugas Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H Sumadilaga menjelaskan sejumlah alasan penggratisan Suramadu. Meskipun jalan tol, Suramadu merupakan jalan negara atau kategori jalan nasional. Artinya, ketika ada kerusakan, pemerintah menanggung seluruh biayanya.
Selain itu, Danis mengungkapkan, pendapatan dari jalan Tol Suramadu tidak begitu besar, yakni sekitar Rp 10 miliar per bulan atau Rp 120 miliar per tahun. “Itu kan juga masuk ke kas negara," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (29/10).
Karena itu, ia menerangkan, sejak awal diresmikan, pemerintah secara bertahap berniat menggratiskan jalan tol ini. “Kemahalan kan pertama, lalu ada diskon, itu juga dianggap belum mampu. Kan pemerintah boleh memberikan support," kata dia.
Karena itu, ia menegaskan, pembebasan biaya jalan Tol Suramadu tak serta-merta bisa dikaitkan dengan tahun politik. "Itu memang sudah ada usulan, dipertimbangkan, ini kan sebagai investasi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
