Senin 15 Jul 2019 23:39 WIB

Oposisi Jadi Pilihan yang Logis Buat Prabowo-Sandi

Pilihan sebagai oposisi hal yang logis untuk menjaga fungsi check and balance.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Andi Nur Aminah
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjabat tangan seusai memberikan keterangan terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (27/6).
Foto: Republika/Prayogi
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjabat tangan seusai memberikan keterangan terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (27/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsyi menyatakan bahwa PKS berkomitmen akan tetap bersama-sama mendampingi Prabowo dan Sandi dalam membangun bangsa dan negara. Menurutya PKS memiliki komitmen untuk tetap menjaga dinamika demokrasi agar tidak mati.

"Oleh karenanya, pilihan sebagai oposisi adalah salah satu pilihan logis untuk menjaga fungsi check and balances dalam menjalankan pemerintahan," kata Alhabsyi dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Senin (15/7).

Baca Juga

Apalagi Prabowo-Sandi juga dianggap punya beban moral untuk mengawal aspirasi dari 68 juta suara yang diperolehnya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 lalu. Selain itu ia juga mengapresiasi pertemuan antara Prabowo dan Jokowi pada Sabtu (13/7) lalu.

Sikap yang diperlihatkan Prabowo tersebut menunjukan bahwa Prabowo adalah seorang yang bersikap ksatria. "Beliau selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Beliau tidak ingin persatuan dan kesatuan bangsa ini retak," ujarnya.

Akan tetapi anggota Komisi III DPR tersebut mengaku menghormati apapun pilihan yang diambil Prabowo. Apalagi Koalisi Indonesia Adil Makmur juga telah sudah dibubarkan sejak 28 Juni lalu. "Tentunya pascapembubaran tersebut, semua partai memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dalam pemerintahan ke depan," katanya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement