REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (24/8) dalam dugaan kasus Proyek Pengadaan PLTU Riau I.
Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan, ditetapkannya Idrus sebagai tersangka tidak akan mempengaruhi apapun secara elektoral bagi Jokowi.
"Apalagi idrus mundur sebelum KPK mengumumkan kasus tersangkanya kepada publik. Itu artinya, Idrus tak mau jadi beban Jokowi, makanya mundur sebelum KPK mengumumkan statusnya," kata Adi saat dihubungi Republika.co.id, Jakarta, Sabtu (25/8).
Kendati demikian, ia menilai akan ada saja pihak-pihak tertentu yang mengaitkan kasus Idrus Marham dengan elektabilitas Jokowi. Maklum, Idrus merupakan menteri pertama era Jokowi yang ditetapkan sebagai tersangka.
Baca juga, KPK: Idrus Diduga Menerima Janji 1,5 Juta Dolar AS.
Selain itu, penunjukkan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pengganti Idrus juga tidak akan mempengaruhi secara langsung elektabilitas Jokowi. Menurut dia penunjukkan Agus sebagai Mensos lantaran Jokowi melihat Agus adalah seorang yang loyal dan berintegritas.
"AGK sosok yang dianggap pas di tengah kasus korupsi Idrus yang menguap. Setidaknya untuk menutup celah serangan lawan," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik tersebut.
Ia menganggap di dalam kasus ini yang babak belur justru Partai Golkar. Pasalnya belum lama ini citra golkar juga sempat tercoreng akibat kasus korupsi yang menimpa Setya Novanto.
Dengan kondisi tersebut Adi mengingatkan bahwa Partai Golkar untuk berhati-hati. Menurut dia fokus mesin politik Partai Golkar akan terbelah oleh dua hal, selain harus memperbaiki citra partai, Golkar juga tengah berjuang untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. "Jika tak hati-hati, bisa-bisa Golkar bisa tak maksimal di pilpres karena sibuk benahi dapur internal mereka," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
