REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sutrisno Iwantono berharap kandidat calon presiden (capres) pejawat Joko Widodo (Jokowi) ikut melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menentukan calon wakil presiden (cawapres). KPK dilibatkan dalam menyaring nama calon wakil presiden (cawapres) yang akan dipilih untuk mendampingi Jokowi pada pilpres 2019.

"(Cawapres) Boleh dari partai boleh dari nonpartai, tetapi tolong mereka dibersihkan dulu dari isu korupsi karena itu menjadi beban bagi Jokowi," kata Sutrisno dalam acara diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (14/7).

Ia pun meyakini mantan gubernur DKI Jakarta tersebut akan melibatkan komisi antirasuah dalam menyaring nama cawapres yang saat ini diakui masih dalam proses penggodokan. Sementara itu terkait siapa cawapres Jokowi nantinya, sikap Partai Hanura tegas menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

"Kita memberikan  kebebasan bagi Jokowi untuk memilih," ucapnya.

Ia juga berharap tidak ada pihak manapun, baik dari parpol maupun tokoh nonparpol, yang menekan agar Jokowi segera menyebut siapa cawapres yang bakal mendampinginya. "Jangan pernah menekankan, biarkan saja dia," katanya.

Selain itu, Sutrisno menuturkan, yang terpenting bagi Partai Hanura adalah bagaimana nantinya pemerintahan Jokowi membuat program-program yang mengedepankan ekonomi kerakyatan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika