REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Amri Amrullah
Terkuaknya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan sejumlah tokoh yang tergabung dalam Tim 11 Ulama Persaudaraan Alumni 212 memunculkan berbagai klaim, tafsir, dan spekulasi. Sebagian menilai kepentingan politik tak lepas dari maksud pertemuan itu.
Ketua Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni 212 Eggi Sudjana menyebut, pertemuan pada akhir pekan lalu untuk menagih janji Presiden. Janji tersebut, antara lain, agar tidak ada kriminalisasi kepada para ulama.
Karena itu, ia pun membantah ada kesepakatan politik dalam pertemuan tersebut. "Apa janji Presiden? Jangan lagi mengkriminalisasi ulama. Jadi di-SP3-kan semua kasus yang ada. Jadi, teman-teman persaudaraan Alumni 212 ke sana itu cuma nagih janji," ujar Eggy di Kompleks Parlemen Senayan, kemarin.
Menurut Eggy, pertemuan Alumni 212 juga sudah seizin Habib Rizieq. Bahkan, ada perintah dari Habib Rizieq untuk menagih janji dalam pertemuan tersebut.
"Kalau arahan dari Habib Rizieq yang saya baca, pertemuan itu ada izin beliau. Dengan pengertian perintah dari Habib Rizieq tagih janji Presiden," kata Eggy.
Habib Rizieq sejauh ini masih berstatus tersangka kasus dugaan pornografi. Sejak status itu ditetapkan pihak kepolisian, Rizieq tak kunjung pulang dari Arab Saudi.
"Habib Rizieq tidak bisa pulang sampai sekarang. Bagaimana dia pulang dengan aman? Jangan dikriminalisasi dong. Itu yang kita tagih kepada Presiden," ujar dia.
Pertemuan Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Presiden Joko Widodo berlangsung di Bogor pada Ahad (24/4). PA 212 diwakili tim 11 ulama dan memang sudah lama memiliki keinginan bertemu dengan presiden untuk membicarakan kriminalisasi ulama dan aktivis 212.
Menurut anggota Tim 11 Ulama Alumni 212 sekaligus Ketua Persatuan Muslimin Indonesia (Parmusi), Usamah Hisyam, pertemuan berawal dari rapat menjelang kepulangan Rizieq Shihab pada 21 Februari lalu. Saat itu, Rizieq direncanakan akan kembali ke Indonesia.
"Seminggu sebelumnya, atau sekitar 12 Februari, diadakan rapat bagaimana supaya kepulangan beliau tertib dan baik," tuturnya dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (25/4).
Pada saat yang sama, PA 212 berencana memberikan penjelasan utuh kepada Jokowi tentang kriminalisasi ulama dan aktivis 212. Atas persetujuan Rizieq, PA 212 ingin mempertemukannya dengan Jokowi.
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Muhammad Martak, menegaskan, tak ada pembahasan politik dan keputusan dukung mendukung Presiden Jokowi untuk Pilpres 2019 saat Tim 11 Ulama Persaudaraan Alumni 212 diundang Jokowi ke Istana Bogor.
"Pertemuan dengan Presiden kemarin tidak ada soal mendukung (di Pilpres 2019) dan lain sebagainya. Pertemuan kemarin hanya khusus membicarakan ketidakadilan yang dialami para ulama, habaib, dan para tokoh 212," ujar Yusuf, di Jakarta Selatan, Rabu (25/4) sore.
Ia mengungkapkan, ini adalah permintaan yang sama disampaikan saat pertemuan tokoh umat Islam dengan Presiden pada 2017 di Istana Negara. Namun, dalam perjalanannya, instruksi presiden untuk menyelesaikan persoalan kriminalisasi ulama kepada Menkopolhukam, menurutnya, tidak ada penyelesaian.
Dengan demikian, Yusuf menegaskan, tidak ada dan tidak pernah berpikir pertemuan dengan Presiden Ahad (22/4) lalu terkait pencalonan presiden. Ia juga mengklaim, pertemuan tokoh ulama 212 kemarin tidak ada keterkaitan dengan pemilihan legislatif, pemilihan presiden, maupun pilkada.
Sekretaris Tim 11 Ulama Alumni 212, Muhammad al-Khaththath, menambahkan, pembahasan dari pertemuan kemarin murni soal kriminalisasi ulama dan aktivis 212. Salah satu kasus pembahasan, papar al-Khaththath, adalah tudingan makar yang dilayangkan kepolisian terhadapnya. Hingga saat ini, al-Khaththath masih berstatus tersangka.
Padahal apa yang dituduhkan, menurutnya, sangat tidak mendasar. Misalnya, ia dituduh membiayai makar dengan Rp 18 juta. "Tidak mungkin biayai makar Rp 18 juta. Itu biaya makan, bukan makar," kata al-Khaththath.
Ia menegaskan, tidak ada sama sekali pembahasan dukung mendukung atau politik. "Fokus membahas masalah kriminalisasi ulama, tidak ada urusan politik dukung mendukung," ujarnya.
Ketua Tim 11 Ulama Persaudaraan Alumni 212, Misbahul Anam, menegaskan, perjuangan umat Islam yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212 tetap kokoh walaupun telah diundang Presiden ke Istana Bogor. "Para ulama dan aktivis 212 yang bertemu dengan Presiden tetap istiqamah dalam perjuangan membela kebenaran dan keadilan, serta melaksanakan amar makruf nahi mungkar," ujarnya.
Anam mengutip hadis Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam, soal sikap ulama yang lebih baik mengatakan kata-kata yang benar di hadapan pemimpin walaupun pahit. "Ketauhilah jihad yang paling utama adalah mangatakan kata-kata yang benar yang di depan penguasa yang jair (sewenang-wenang)," kata Anam mengutip sabda Rasulullah.
Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif, menambahkan, tidak ada perubahan sikap Persaudaraan Alumni 212 setelah bertemu Presiden. Ia mengungkapkan, Persaudaraan Alumni 212 tetap akan kritis terhadap pemerintah dan Presiden dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam.
"Jangan pernah berpikir setelah bertemu Presiden akan ada perubahan sikap kami. Oleh karenanya, segala ketidakadilan, segala kezaliman, segala kriminalisasi ulama, dan segala penghinaan agama Islam pasti akan menjadi alat perjuangan kami," kata dia. (Pengolah: fitriyan zamzami).
Ikuti Whatsapp Channel Republika