REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Sumatra Barat membentuk tim khusus untuk merancang langkah pencegahan dan penanganan terhadap pelaku LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Ketua Ikadi Sumbar Urwatul Wusqa menyebutkan, tim yang dibentuk beranggotakan ulama, dokter, konselor, guru, dosen, dan psikolog.
Tak hanya itu, koordinasi dengan pemerintah juga dilakukan sebagai pengambil kebijakan. Tim ini bertugas merumuskan solusi yang bisa dilakukan, terutama oleh ulama, dalam mencegah meluaskan perilaku menyimpang LGBT.
Bagi para dai, Ikadi Sumbar sudah menginstuksikan agar materi-materi tentang LGBT diperbanyak dalam dakwah, khutbah, dan ceramah. "Meski kami tahu masalah ini tak akan selesai di kami, namun setidaknya kombinasi ini bisa memberikan pandangan luas. Terutama untuk mencegah adanya kaderisasi oleh pelaku LGBT," jelas Urwatul di Kantor Ikadi Sumbar, Kamis (1/3).
Pemerintah Provinsi Sumbar sebelumnya menyebutkan akan memasukkan poin-poin soal LGBT dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Maksiat. Asisten II Sekretariat Provinsi Sumatra Barat, Syafruddin mengungkapkan, pengaturan mengenai LGBT nantinya memang akan disisipkan dalam revisi Peraturan Provinsi Sumatra Barat nomor 11 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat, atau akrab disebut Perda Maksiat.
"LGBT itu kalau di Minangkabau dan Islam itu dosa maksiat. Kita perlu aturan untuk memberikan sanksinya. Kita bersama DPRD coba mendorong agar cepat direvisi Perda Maksiat," jelas dia.
Isu tentang LGBT dan permasalahan bangsa lainnya akan dibahas dalam Silaturahim Nasional (Silatnas) Ikadi 2018, pada 2-4 Maret 2018 esok. Selain soal LGBT, Silatnas Ikadi juga akan membahas perkembangan umat terkini, termasuk munculnya stigma bahwa umat Islam anti Pancasila dan tudingan anti-NKRI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
