REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan politik uang dan politik transaksional harus mulai dihindari di Pilkada Serentak 2018. Sehingga saat ini saatnya mewujudkan demokrasi yang beradab dan berkualitas.

"Saya harap dalam konteks demokrasi yang berkualitas, masyarakat Indonesia dapat menyaksikan proses pemilu yang ideal dari para peserta pemilu, yakni dengan mengedepankan ide, program serta visi dan misi," katanya, Rabu (28/2).

Menurut dia, kalau itu dapat dilakukan maka masyarakat dapat mengambil pembelajaran politik yang positif untuk perkembangan demokrasi ke depannya. Karena pelaksanaan Pilkada harus menjadi bukti nyata dari semua komponen bangsa, untuk mampu menumbuh-kembangkan demokrasi yang berkualitas.

Bambang yang merupakan politisi Partai Golkar itu menilai beberapa daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada memiliki kerawanan terkait dengan penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA). Bambang menegaskan bahwa DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye pilkada dan hamonisasi dengan peraturan perundangan yang terkait.

Dia menilai langkah-langkah preventif dalam menghadapi potensi ancaman Pilkada serentak perlu disiapkan. Sehingga DPR telah bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain seperti KPU, Bawaslu, Polri, BIN, TNI, dan Pemda agar pelaksaanan pilkada dapat berlangsung dengan aman dan lancar.

Bambang mengatakan politik uang dan transaksional di Pilkada sangat tinggi menimbulkan kerusakan yang mengkhawatirkan yaitu masyarakat terbiasa dibeli dengan uang. "Di beberapa daerah yang saya kunjungi, ada warga yang berharap Pilkada bisa dilakukan setiap tahun hingga mereka bisa mendapatkan uang terus," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika