REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Mas Alamil Huda
Tak lama usai peletakan batu pertama rumah susun milik (rusunami) Klapa Village muncul cuitan mempertanyakan pembangunan proyek itu. Satu akun di Twitter atas nama Luki Febriyanti (@lalalalucki) mengaku kaget dan bingung karena di lahan Klapa Village itu juga akan dibangun apartemen yang sampai saat ini tidak jelas kelanjutannya.
Menurut netizen ini, Klapa Village dibangun di lahan yang sama dengan apartemen yang mereka sudah bayar, namun tak ada tanda-tanda selesai pembangunannya. Padahal, dalam cuitan dia, keluarganya sudah mencicil untuk pembelian apartemen Pondok Kelapa Village tersebut sejak 2015.
Bahkan, dalam salah satu cuitannya ia mengklaim sudah menyetor dana hampir 50 persen dari harga jual. Ketika Gubernur Anies Baswedan melakukan ground breaking rumah DP 0 di lahan yang sama dengan apartemen yang dibelinya, Luki pun kaget dan lantas mencuit.
Salah satu cuitannya seperti ini: Singkat cerita, mulailah kami bayar rutin cicilan per bulan untuk unit apartemen #PondokKlapaVillage tersebut. Hingga awal 2017, dana yang kami setorkan sudah hampir 50 persen dari harga unit. #RumahDP0. Uang kami? Ya nggak bisa balik lah. #RumahDP0.
Mereka hanya ingin kepastian kapan pembangunannya. Jika tidak, mereka meminta uang yang sudah dibayar dikembalikan saja.
Konsumen yang sudah membayar pembelian apartemen di lahan Klapa Village ini sudah banyak. Mereka bahkan memiliki grup komunikasi sendiri untuk memberikan informasi progres nasib apartemen dan uang yang mereka sudah bayarkan.
Apartemen Pondok Kelapa Village berdiri di lahan milik PD Pembangunan Sarana Jaya yang juga berdiri area untuk rusun Klapa Village. Pengembang proyek ini PT Gemilang Usaha Terbilang (GUT). Sampai saat ini, menurut pihak PD Saranan Jaya, semua tanggung jawab pembangunan apartemen Pondok Kelapa Village masih ada di pihak PT GUT.
Apartemen Pondok Kelapa Village rencananya akan dibangun pada Februari 2017. Kemudian, mundur ke April. Namun, April pun pembangunan tak kunjung datang. Bulan berikutnya sama saja. Hingga saat ini, tidak ada kejelasan atas pembangunan apartemen itu.
Manajemen PD Pembangunan Sarana Jaya, yang merupakan BUMD milik Pemprov DKI ini, mengaku sudah memanggil pengembang PT GUT untuk meminta penjelasan terkait pembangunan apartemen tersebut. Menurut Dirut PD Sarana Jaya, Yoori C Pinontoan, pihaknya sudah meminta kepada PT GUT untuk memberikan kejelasan pembangunan apartemen sampai akhir Februari 2018.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, proyek apartemen mangkrak di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, itu akan dihentikan. Seluruh uang pembeli yang sudah membayar uang muka dan cicilan, kata Sandi, akan dikembalikan pengembang.
"Yang sudah dikerjasamakan itu buy out (lepas) saja. Jadi nanti Sarana Jaya beli kembali, supaya win-win solution juga, dan yang 1,5 hektare ini akan kita bangun lagi," kata Sandi di Jakarta Selatan, Ahad (21/1).
Yang pasti, Sandi menegaskan, apartemen yang hingga kini belum terbangun itu beda tempat dengan rumah susun uang muka nol rupiah. Meski di lokasi yang sama, rumah DP nol tidak menempati lahan apartemen yang direncanakan pada pemerintah sebelum Anies-Sandi itu.
Dia menambahkan, proyek yang mangkrak itu adalah kerjasama antara PD Pembangunan Sarana Jaya dan pengembang swasta. Sandi menyebut banyak kendala dalam pembangunan sehingga sampai saat ini belum ada perkembangan terkait pembangunan apartemen.
Apartemen Pondok Kelapa Village dibangun di lahan seluas 1,5 hektare dari total 2,9 hektare milik PD Pembangunan Sarana Jaya. Sementara lahan untuk rumah susun DP nol rupiah yang telah ground breaking pada Kamis (18/1) lalu dibangun di lahan 1,4 hektare sisanya.
Sandi menyebut proyek apartemen itu sudah ada sejak dia dan Anies belum menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI. Proyek apartemen ini diketahui ada sejak 2015.
Di tahun tersebut, Pemprov DKI dikomandoi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Namun, Sandi meminta polemik itu tak diperpanjang apalagi berujung pada saling menyalahkan dengan pemerintah sebelumnya.
"1,5 hektare-nya dikerjakan oleh pemerintah sebelumnya. Kita nggak usah saling menyalahkan karena menyalahkan itu akhirnya nanti membuat kita terpecah belah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
