Selasa 05 Dec 2017 18:21 WIB

Ace: Golkar Tegas, Siapa Pun Terlibat Korupsi Wajib Mundur

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Bayu Hermawan
Politisi Golkar - Ace Hasan Sadzily
Foto: Republika/ Wihdan
Politisi Golkar - Ace Hasan Sadzily

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, pihaknya belum mendengarkan secara langsung dari Setya Novanto (Setnov), terkait pernyataan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR RI. Golkar tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Setnov

Ace mengatakan, Golkar telah menyampaikan agar Setnov legowo atau ikhlas untuk mundur dari jabatannya, baik sebagai Ketum Golkar maupun sebagai Ketua DPR RI. Ace mengatakan, pertimbangan tersebut disampaikan dalam rapat pleno yang sebelumnya dilaksanakan pada 21 November lalu.

"Itu (pertimbangan SN untuk mundur) sebetulnya sudah disampaikan di rapat pleno. Di dalam rapat pleno yang panjang delapan jam tersebut, juga sudah disampaikan soal keinginan agar pak Novanto legowo dan memiliki sikap kenegarawanan," kata Ace kepada wartawan di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (5/12).

Namun, Ace mengatakan Golkar juga harus mengedepankan presumption of innocence atau asumsi asas praduga tidak bersalah. "Nah, apa yang dilakukan pak Setya Novanto, toh hari ini kan masih dugaan, dan Partai Golkar mengedepankan aspek asas praduga tidak bersalah," ujarnya.

Ace menegaskan, jika memang Setnov nanti terbukti secara nyata melakukan tindakan korupsi, yang tentunya didasarkan atas putusan pengadilan, maka Setnov wajib berhenti dan mundur dari jabatannya. Ace menegaskan, sebab Partai Golkar memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi, tegas Ace.

"Kita (DPP Golkar) secara tegas di dalam disiplin organisasi menyatakan, bahwa siapapun kader partai yang dinyatakan terlibat dalam korupsi, dengan dibuktikan keputusan pengadilan, maka dia wajib berhenti," ujarnya.

Namun demikian, kata Ace, Golkar juga harus melihat realitas yang terjadi dimasyarakat. Dimana, saat ini 31 DPD 1 Golkar mendesak DPP, untuk dilakukannya Munaslub, karena tentunya DPD berhadapan langsung dengan masyarakat dan anggota pendukung Partai Golkar.

"Usulan-usulan itu menjadi pertimbangan bagi semua elit DPP Partai Golkar untuk mengambil keputusan lebih tegas untuk isu seperti ini. Karena itu, kalau soal isu korupsi, saya kira Partai Golkar sangat konsisten untuk memberantas korupsi," jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement