REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan, selama ini Presiden Joko Widodo (Widodo) tidak pernah ikut campur dalam urusan internal partai Golkar. Termasuk persiapan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, yang juga kader Golkar, dalam pencalonan ketua umum Golkar.

Konteks adanya izin dari Presiden dalam pencalonan tersebut, lanjut Johan, adalah permintaan izin dari Airlangga untuk maju dalam pencalonan tersebut. Sebab saat ini Airlangga adalah 'pembantu' Presiden dalam Kabinet Kerja.

"Dia jabatannya menteri. Karena itu dia perlu izin dulu untuk running ke Ketum (ketua umum) Golkar yang katanya akan ada Munaslub (musyawarah luar biasa)," ujar Johan di Istana Presiden, Senin (4/12).

Johan menuturkan, semua perihal pencalonan Airlangga sebagai calon ketua umum Golkar dikembalikan ke internal partai. Sehingga izin yang diberikan Jokowi bukan berarti dia mendukung penuh pencalonan Airlangga.

Terkait dengan kemungkinan Airlangga terpiliha, Johan belum tahu apakah ada kemungkinan untuk rangkap jabatan. Namun, dari pemerintahan yang sebelumnya belum pernah ada ketua umum partai yang menjadi seorang menteri.

"Tapi saya bicara dalam konteks ini sehingga saya tidak bisa menjawab, belum bisa menjawab apakah Pak Airlangga harus mundur atau tidak," ujar Johan.

Jika Airlangga terpilih menjadi ketua umum Golkar dan Menteri Sosial Khofifah terpilih dalam Pilgub jawa Timur, maka kemungkinan akan ada pergantian kursi menteri. Meski demikian, pergantian Menteri menjadi hak mutlak Presiden.

"Kita kembalikan ke hak prerogatif Presiden. Saya tidak bisa mendahului apa yang tidak bisa didahului," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika