Kamis 23 Nov 2017 19:22 WIB

Anggota Fraksi Golkar di DPRD DKI Diminta Kritisi APBD 2018

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Andri Saubani
Ketua Komisi II, Zainudin Amali menjawab pertanyaan wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/11).
Foto: Republika/Febrianto Adi Saputro
Ketua Komisi II, Zainudin Amali menjawab pertanyaan wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI, Zainudi Amali mengimbau kader-kader Fraksi Golkar yang berada di daerah untuk mengkritisi pembahasan rancangan anggaran yang dianggap melewati standar kewajaran. Imbauan itu termasuk untuk anggota dewan yang ikut membahas Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2018.

"Kepada teman-teman khusnya yang berada di DPRD DKI, kita meminta untuk memperhatikan secara sungguh-sungguh, tentang penggunaan anggaran daerah itu," pesan Amali, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/11).

Baca, Mendagri Bisa Coret Anggaran APBD DKI yang tak Masuk Akal.

Amali menilai, RAPBD adalah kesepakatan kedua belah pihak antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. Sehingga, jika nantinya diputuskan menjadi APBD, artinya kedua belah pihak telah setuju.

"Sebagai wakil rakyat, DPRD tentu harus bisa menyuarakan. Jangan setelah itu menjadi keputusan kemudian diributkan," ungkap Amali di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/11).

Membengkaknya RAPBD DKI Jakarta 2018 kini telah menjadi sorotan publik. Misalnya, adanya usulan renovasi kolam DPRD yang mencapai Rp 602 juta dan pengadaan untuk parfum ruangan yang mencapai Rp 350 juta.

Oleh karena itu, Amali meminta Fraksi Golkar di DPRD DKI Jakarta lebih berhati-hati. "Karena ini kan uang rakyat yang diperoleh dari pajak dan berbagai sumber dari rakyat. Tentu kita tidak bisa memakai secara sembrono," ucapnya.

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement