REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Gubernur Provinsi Bali, Made Mangku Pastika mengusung visi misi Bali Mandara dalam dua periode kepemimpinannya, yaitu 2008-2013 dan 2013-2018. Bali Mandara dengan berbagai program unggulannya memasuki tahap akhir dengan berbagai capaian untuk mewujudkan cita-cita Bali yang Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera (Mandara).
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra memaparkan sejumlah catatan pelaksanaan program-program Bali Mandara yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan. Catatan satu dasawarsa tersebut, mengacu pada Recana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Bali masih membutuhkan lima fase atau satu setengah dasawarsa lagi untuk merealisasikannya.
"Namun, dalam sembilan tahun pelaksanaannya, Bali Mandara bisa mengakselerasi pembangunan di Pulau Dewata," katanya di Denpasar, Selasa (21/11).
Program Bali Mandara, antara lain Bedah Rumah, Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu), Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), dan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida). Program lainnya terkait sektor pendidikan, kesehatan, pembenahan infrastruktur, hingga pelestarian adat, seni, dan budaya.
Pemerintah Provinsi Bali telah menuntaskan 10.468 unit bedah rumah hingga 2016 di sembilan kabupaten dan kota. Sinergi dengan kalangan pengusaha di Bali melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga menyumbang 1.273 unit bedah rumah.
"Jika digabung dengan bantuan dari pemerintah pusat atau kementerian terkait, totalnya mencapai 22.164 unit bedah rumah bagi keluarga kurang mampu," ujarnya.
Jumlah ini sudah melampaui estimasi awal, yaitu 20 ribu unit bedah rumah. Penambahan didasarkan pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali pada 2015 yang menyebut masih ada 1.682 rumah tak layak huni yang membutuhkan perbaikan.
Tahun ini, pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Sosial mengalokasikan anggaran untuk merampungkan 1.100 unit bedah rumah di mana seribu unit diperuntukkan untuk rumah tangga sasaran berdasarkan basis data terpadu BPS, sementara 100 unit lain diperuntukkan untuk orang dengan gangguan jiwa yang dipasung. Pada 2018, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk menggarap 723 unit bedah rumah.
Mangku Suta (55 tahun) salah seorang warga Dusun Kanginan, Klungkung yang mendapat bantuan bedah rumah. Pemangku pura yang lumpuh permanen ini menanggung beban hidup kedua orang tuanya yang renta, yaitu Ni Ketut Nari (77), Ketut Sunder (77), dan anak pertamanya Nengah Sandiani yang epilepsi sejak balita.
Istrinya, Ni Wayan Kumpul (52) tidak bisa berbuat banyak. Wanita paruh baya ini buta aksara, sehingga hanya bisa membantu mamasak di rumah dengan bahan makanan seadanya.
"Saya tak bisa berobat, sebab biaya hidup saja sudah kekurangan," katanya.
Mangku Suta akhirnya mendapat bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk pengobatan. Bantuan lainnya akan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
