REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar terkait evaluasi kinerja Partai Golkar tidak kunjung jelas kapan pelaksanaannya. Setelah sempat dua kali tertunda sejak diagendakan awal pada Kamis (28/9) pekan lalu, menjadi Jumat (29/9), kemudian Senin (2/10) hari ini, namun dilangsungkan rapat pleno tersebut belum juga pasti.
Hal ini ditengarai pascaputusan praperadilan yang menganulir penetapan tersangka kepada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto pada Jumat (29/9). Meskipun Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid telah menegaskan sebelumnya bahwa rapat tersebut pasti dilakukan tanpa dipengaruhi putusan praperadilan.
Nurdin yang kembali dikonfirmasi perihal pelaksanaan rapat pleno tersebut belum dapat memastikan pelaksaan rapat pleno tersebut. Ia yang mengaku tengah berada dalam perjalanan menuju Jakarta tersebut, justru meminta awak media mengkonfirmasi ke pihak Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham.
"Konfirmasi ke sekjen, ya masalahnya undangannya diedarkan oleh Sekjen atau tidak saya belum tahu. Kan Sekjen yang punya kewenangan itu," ujarnya saat dihubungi pada Senin (2/10).
Nurdin juga belakangan menegaskan bahwa jika rapat pleno jadi dilakukan, agenda yang dilakukan adalah evaluasi terhadap kinerja partai Golkar dan bukan evaluasi ketua umum.
"Evaluasi terhadap kinerja partai bukan evaluasi ketua umum, kinerja partai. Kalau dari hasil evaluasi itu kemudian signifikan berpengaruh terhadap kepemimpinan ya itu yang perlu kita bicarakan. Ketua umum itu kan simbol partai, sangat dipengaruhi oleh ketum karena itu simbol," katanya.
Hal sama diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily yang mengungkapkan hingga saat ini belum menerima undangan rapat pleno DPP Partai Golkar terkait evaluasi Partai Golkar terkait elektabilitas penurunan Partai Golkar.
"Memang ada informasi sebagai kelanjutan rapat harian yang menyatakan tentang membahas rekomendasi tim elektabilitas PG namun sampai saat ini secara resmi surat DPP Partai golkar tentang undangan rapat tersebut belum kami terima," ujar Ace.
Menurutnya, biasanya jika rapat tersebut jadi dilakukan maka mestinya ada undangan yang disebarkan kepada para pengurus DPP. "Biasa di dalam mekanisme internal partai surat resni itu ditandatangani Sekjen tentu bersama dengan kalau tidak Ketum ya ketua harian, tapi belum hingga saat ini," ujar Ace.
Terkait kemungkinan batal rapat pleno yang dijadwalkan hendak membahas rekomendasi penonaktifan Setnov karena putusan praperadilan, Ace tidak menampiknya. Begitu pun soal rencana kepulangan Setnov dari RS Premier Jatinegara yang dikabarkan pada Senin (2/10) hari ini.
"Karena mungkin ada perkembangan terkait hasil praperadilan yang menyatakan Pak Setya Novanto telah memenangkan, tentu terjadi perubahan yang berbeda dari yang sebelumnya," ujarnya.
"Yang kedua ini kaitannya dengan sakitnya Pak Novovanto yang hari ini saya mendapatkan informasi beliau akan pulang. Kalau situasi seperti itu bisa saja dimungkinkan Pak Novanto pertimbangannya akan hadir bisa jadi akan diundur," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
