REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wali kota Bandung Ridwan Kamil menggandeng Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) dalam menuntaskan masalah ekonomi kota. Hal ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama tentang tim ahli ekonomi dan bisnis di Hotel Bidakara Grand Savoy Homan, Selasa (26/9).
Ridwan Kamil mengatakan kerja sama yang dijalin merupakan sinergi antara ahli-ahli ekonomi Unpad dan Pemkot Bandung. Tim ahli ekonomi dan bisnis tersebut akan memberikan rekomendasi program pengentasan masalah ekonomi di Kota Bandung terutama persoalan ketimpangan ekonomi.
"Universitas Padjadjaran menandatangani kerja sama untuk menjadi penasihat Bapelitbang (Badan pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan) Bandung di bidang kebijakan ekonomi," kata Ridwan.
Pria yang akrab disapa Emil ini menuturkan, pemerintah daerah bertugas membuat kebijakan dan mengalokasikan anggaran dalam sebuah program. Agar kebijakan dan anggaran tepat sasaran, pemerintah memerlukan bantuan akademisi sebagai ahli untuk membuat rancangan.
Bantuan ini, kata Emil, dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi yang cocok diterapkan di Kota Bandung. "Kalau ngasih duitnya keliru teorinya, uang habis tapi nggak ngefek," jelas dia.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad Nury Effendi mengaku Unpad sangat mendukung program-program yang dilaksanakan Pemkot Bandung. Kerja sama terkait pemberian rekomendasi terhadap kebijakan pun dikatakannya sudah yang ketiga kali dilaksanakan.
Untuk saat ini, Nury mengatakan pihaknya akan memberi masukan terkait permasalahan ekonomi terutama tentang ketimpangan yang masih terjadi di kota kembang ini. Rekomendasi timnya akan menjadi solusi yang bisa dijalankan pemerintah daerah ke depannya.
Nury menilai sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam mengantisipasi permasalahan ekonomi. "Tadi dibahas Pak Wali terkait rasio. Gini Ketimpangan pendapatan. Kira-kira apa yang bisa dilakukan mengurangi itu. Kuncinya di SDM yang harus disiapkan," tutur dia.
Emil menyebutkan kerja sama antara Unpad dan Pemkot Bandung bukan yang pertama kalinya. Unpad sudah sering memberikan rekomendasi untuk diterapkan dalam program pemerintah. Salah satunya adalah Kartu Bandung Juara yang diluncurkan beberapa waktu lalu.
Kartu Bandung Juara, ujar Emil, merupakan masukan yang akhirnya diaplikasikan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pendidikan. Kartu ini bisa digunakan untuk membeli kebutuhan sekolah dan meningkatkan tabungan maupun kualitas ekonomi warga.
Ke depannya, lanjut Ridwan Kamil, Unpad akan memberikan masukan dan kajian terhadap ekonomi makro dan mikro di Kota Bandung. Selama ini, Kota Bandung banyak mengupayakan berbagai kebijakan ekonomi yang berpihak pada keseimbangan, baik kepada usaha mikro kecil menengah maupun investasi skala besar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Yossi Irianto menambahkan rekomendasi ahli sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Menurut Yossi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung tergolong tinggi, namun ketimpangan ekonomi juga tercatat cukup tinggi sehingga harus ada rencana program untuk mengantisipasi hal tersebut.
Yossi mengatakan hal ini dilakukan dalam rangka menyambut bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia. Di mana masyarakat usia produktif jumlahnya akan lebih banyak. Karenanya harus diantisipasi agar tidak menimbulkan permasalahan ekonomi ke depannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
