REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah tidak bisa mengembalikan setoran uang jamaah First Travel. Sebab, pengembalian uang setoran jamaah menjadi tanggung jawab perusahaan.
"Ini kan risiko masing-masing karena kenapa mau percaya sama yang murah, karena ini kan pemerintah tidak bisa (mengganti uang setoran jamaah), siapa yang terima duit itu yang ganti kan, masa anda yang tidak terima duit mesti ganti," ujar Jusuf Kalla ketika ditemui di kantornya, Selasa (22/8).
Kepolisian Republik Indonesia menduga First Travel menggunakan sistem ponzi untuk melakukan penipuan kepada para jamaahnya. Sistem yang dilakukan First Travel ini diketahui dari 35 ribu jamaah yang sudah bayar namun tidak bisa berangkat. Mereka diminta untuk melakukan pembayaran tambahan sebesar 2,5 juta agar bisa segara diberangkatkan.
Jusuf Kalla mengatakan, dengan sistem ponzi ini sebetulnya perusahaan terus mengalami kerugian namun cashflow-nya tetap bagus karena banyak jamaah baru yang mendaftar. Artinya, jamaah memang membayar biaya umroh dengan harga murah di First Travel. Akan tetapi, uang setoran jamaah tersebut dipakai untuk membayarkan biaya umroh jamaah sebelumnya. Sehingga seiring dengan berjalannya waktu, First Travel tidak bisa lagi menutup cashflow-nya.
"Dengan harapan semakin banyak orang mendaftar jadi akan hidup terus menerus, namanya gali lobang tutup lobang sebenernya sistem ponzi itu," kata Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla menjelaskan, setiap jasa travel umroh harus mengurus perizinan dan terdaftar di pemerintah. Selain itu, perusahaan jasa travel umroh harus terdaftar dan memiliki koneksi dengan partner di Arab Saudi. Menurutnya, pelaksanaan umroh cenderung lebih bebas ketimbang pelaksanaan haji karena jangka waktunya tidak terbatas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
