REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Momentum kunjungan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam (PKV) Nguyen Phu Trong dianggap kurang tepat. Selain itu, kunjungan tersebut juga dinilai lebih banyak mudaratnya daripada keuntungannya.
"Pertemuan tersebut memang tidak ada yang melarang dan sah secara konstitusi. Namun, yang jelas pertemuan tersebut tidak menguntungkan, mudarat, bagi citra Jokowi dan belum tentu juga menguntungkan Indonesia secara politik. Lebih banyak mudaratnya dibandingkan keuntungannya," kata pengamat politik dari Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago kepada Republika.co.id, Senin (21/8).
Menurut Pangi juga, momentum kunjungan tersebut agak kurang pas. Kunjungan tersebut juga dianggap sangat tak menguntungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena produksi sentimen negatif bisa dimainkan oleh lawan politiknya.
"Sehingga terkesan presiden sedang mesra dan lebih dekat ke komunis. Pertemuan Jokowi dengan Sekjen partai komunis memiliki sentimen negatif yang lebih kental dan dapat merugikan citra Jokowi secara politik," tambah dia.
Hal itu diperburuk dengan adanya fitnah dan serangan isu yang menyatakan Jokowi terkait dengan komunisme. Menurut Pangi hal itu jelas dapat merugikan citra presiden ke depannya. "Ditambah lagi sentimen PKI dna utang luar negeri yang dijadikan lawan politik Jokowi untuk menggembosi citra dan elektabilitasnya," tambah dia.
Untuk itu, Pangi menyebutkan, Jokowi sebaiknya meminimalisasi kebijakan politik yang tidak menguntungkan dirinya. Ia juga memberikan saran agar citra Jokowi dapat terselamatkan atau tidak memperkeruh citranya.
"Baiknya ada perwakilan dari Presiden yang mewakili pertemuan tersebut dan tidak perlu Presiden Jokowi yang menemuinya secara langsung," ujar Pangi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
