REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menggandeng instansi TNI dan Polri untuk pengawasan jalur tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal. "Selain pengawasan lebih ketat terhadap bandara dan pelabuhan resmi, kita juga harus mengawasi jalur 'tikus'. Polri dan TNI punya mekanisme patroli," ujar Menaker ketika ditemui usai memberikan kuliah umum kepada peserta Sekolah Pimpinan Tinggi Polri di Bandung, Selasa (8/8).

Hanif mengakui pemberangkatan TKI ilegal masih terjadi karena sulit melakukan pengawasan tanpa bantuan dari TNI dan Polri. "Masih ada terus makanya kita tekan," katanya.

Selain mengawasi jalur 'tikus', pemerintah juga memperbaiki tata kelola penempatan TKI. "Kita atur tata kelolanya jadi lebih baik sehingga orang tidak memilih jalur ilegal," ujarnya.

Salah satu negara yang menjadi negara tujuan TKI ilegal adalah Malaysia. Pemerintah sedang membahas untuk memperbaiki kesepakatan dalam penempatan TKI untuk meningkatkan perlindungan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika