REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anjuran Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur untuk mundur dinilai rasional. Itu juga dianggap sebagai sinyal kepada pemerintah bahwa PAN bukan partai politik ambisius kekuasaan.
"Atau, hanya karena mendapat jabatan menteri, harus tunduk pada kepentingan pemerintah yang berkuasa," pengamat politik dari Network South East Studies (NSEAS) Muchtar Effendi kepada Republika, Senin (23/7).
Menurut Muchtar, cara berpikir Amien Rais itu sebagai bentuk kepentingan kolektif PAN agar mendapatkan dukungan politik. Dia menerangkan mantan Ketua Umum PAN itu juga berpikir rasional bahwa satu jabatan menteri nonteknis harus dikorbankan untuk mendapat dukungan politik, khususnya dari umat islam.
Ia menambahkan ini merupakan satu langkah untuk mendapatkan suara lebih banyak pada Pemilu Legislatif 2019. "Amien Rais telah tampil menjaga cita-cita politik PAN dan juga menghindar dari tekanan untuk mendukung pemerintah yang berkuasa," ujar Muchtar.
Muchtar menuturkan jika Asman Abnur mundur dari jabatan menpan-RB maka lebih mudah bagi PAN untuk melakukan kampanye publik. Kampanye yang mengatakan PAN adalah partai politik oposisi terhadap pemerintah yang selama ini terkesan antikekuatan islam politik.
"Kesan negatif ini semakin kuat sejak pemerintah membubarkan organisasi umat islam HTI," kata Muchtar.
Menurut Muchtar, hubungan PAN dengan pemerintah sejak kader PAN menjadi Menpan-RB bukanlah hubungan aliansi strategis, melainkan hanya taktis. Ia menambahkan motif pimpinan DPP PAN mau mendukung pemerintah karena hal itu pilihan pragmatis kepentingan pinpinan semata.
"Bukan kepentingan konstituen atau massa rakyat pendukung," ujar dia.
Namun, dinamika politik belakangan ini yang ditandai oleh konflik semakin keras antara pemerintah dengan kekuatan Islam mengharuskan pimpinan mengurangi dukungan terhadap pemerintah. Itu dapat dilihat dari sikap mereka yang tidak mau mengikuti kehendak pemerintah agar PAN mendukung Paslon Ahok-Djarot pada Pilgub DKI putaran kedua.
"Juga, keputusan DPR tentang presidential treshold 20 persen pada RUU Pemilu," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika