REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menyatakan, Kota Tasikmalaya belum mendapatkan predikat sebagai kota layak anak sehingga pemerintah daerah dituntut untuk serius memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak anak.
"Kota Tasikmalaya termasuk yang belum mendapat predikat layak anak," kata Ketua KPAI Kota Tasikmalaya, Eki S Baehaqi saat perayaan Hari Anak Nasional di Kota Tasikmalaya, Minggu.
Ia menuturkan, Pemerintah Kota Tasikmalaya baru melakukan upaya tahapan penyebarluasan edaran tentang meningkatkan kerjasama perlindungan anak.
Wali Kota Tasikmalaya, lanjut dia, akan menerbitkan aturan kerjasama dengan seluruh pihak untuk mendukung program perlindungan anak.
"Rencananya surat edaran wali kota akan diterbitkan terkait kerjasama multistakeholder untuk mendukung perlindungan hak anak," katanya.
Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tasikmalaya, Eti Atiyah menambahkan, pemerintah perlu melakukan upaya untuk memberikan jaminan keamanan dan hak-hak anak.
Apalagi, lanjut dia, telah terjadi tindak kekerasan dan pembunuhan terhadap anak-anak di Kota Tasikmalaya, sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah maupun semua pihak agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Menurut dia, perasaan prihatin tidak cukup, tetapi perlu melakukan langkah-langkah nyata untuk menjadikan anak-anak Kota Tasikmalaya aman dan terjamin masa depannya.
"Harus diawasi dengan membangun komunikasi efektif antara orang tua dengan anak, seperti pendidikan agama sejak usia dini, dan lainnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika