REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pencurian berkas sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi disebut-sebut terkait dengan jual beli keputusan hakim. Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia (UI), Budi Darmono mengatakan pencurian ini tidak mungkin untuk hanya disimpan saja.
"Kalau nyuri tidak untuk dijual untuk apa? buat oret-oretan di rumah? iya kan logika aja," kata dia Republika.co.id, Ahad (26/3). "Memang untuk gambar anak-anaknya di rumah? kan tidak mungkin," katanya menambahkan.
Sebelumnya, berkas pilkada di MK dicuri. Pencurian berkas Pilkada di MK diketahui telah diserahkan sepenuhnya pada Polda Metro Jaya. Total ada empat tersangka yang telah menjalani proses penyelidikan. Dua di antaranya satpam MK, satu PNS MK bernama Sukirno, dan satu orang lagi adalah Kasubag Humas, Rudi Haryanto.
Dua satpam MK ini mengaku disuruh oleh Rudi. Keempatnya telah resmi dipecat MK. Menurut laporan, ada empat berkas lagi yang dicuri, diantaranya, berkas Pilkada Dogiyai Papua, Yogyakarta, Salatiga, Kepulauan Sangihe, dan Kabupaten Tebo.
Budi menduga ada hakim yang terlibat dalam praktik kriminal ini. Pencurian bisa atas permintaan hakim untuk apa pun tujuannya. Bisa juga untuk mengaburkan permasalahan. "Yang jelas, kalau pimpinan tegas, jujur, pintar, adil ini tidak akan terjadi, bawahan-bawahan itu kan hanya nurut atasan," kata dia.
Budi mengatakan, mafia hukum ada di mana-mana. Sehingga penting bagi setiap pejabat untuk tidak bisa dibeli dengan uang. Menurutnya, perbaikan sistem akan mengurangi korupsi di internal lembaga. Namun martabat lembaga tetap ditentukan oleh orang-orang yang menjalankan sistem.
Budi menyampaikan permasalahan seperti ini muncul sebagai buntut dari lemahnya kebijakan perekrutan hakim. Menurutnya, hakim tidak boleh dan pernah terlibat sama sekali dengan politik dan partai. "Saya kenal hakim-hakim MK dari kalangan akademisi itu lebih baik, integritas mereka bagus," kata Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika