REPUBLIKA.CO.ID, BATAM - Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku terkejut saat menyaksikan kegiatan labuh jangkar dalam perjalanannya menuju Pulau Tolop, salah satu pulau terluar di Provinsi Kepulauan Riau. Ia bahkan sempat bertanya langsung kepada gubernur setempat. "Ada kegiatan labuh jangkar di pulau Tolop yang saya saksikan dari helikopter, tadi ada sekitar 30 kapal (yang sedang labuh jangkar) di Belakangpadang," ujar Luhut dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (10/3).

Saat menanyakannya kepada gubernur setempat, Luhut tak mendapatkan informasi yang memuaskan. Luhut  akan segera memanggil berbagai pihak dan lembaga terkait untuk mencari solusi atas masalah tersebut. "Menurut Gubernur pasti ada pungutannya, tapi tidak masuk ke Pemda," Luhut usai melakukan peninjauan ke Pulau Tolop bersama Gubernur Nurdin Basirun, Menteri PANRB Asman Abnur, dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar pada hari Jumat, (10/3).

Luhut berencana menggelar rapat pada pekan depan untuk mendiskusikan kegiatan labuh jangkar ilegal di Pulau Tolop. Ia akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KKP, Pemda, Angkatan Laut, Bakamla, dan beberapa instansi lain."Kami akan menentukan sikap terhadap kejadian yang saya saksikan tadi," kata Luhut. 

Di samping itu, Luhut nantinya akan berdiskusi dengan IMO (Organisasi Maritim Internasional) terkait jalan keluarnya. Dengan begitu, ada pihak yang berperan sebagai pengawas. "Pasalnya, labuh jangkar ilegal di suatu tempat juga rentan menjadi lokasi penyelundupan narkoba, bahkan terorisme."

Luhut berpendapat idealnya tanggung jawab penjagaan pulau diserahkan kepada Angkatan Laut. Selama ini, ada sekitar 12 personel di sana, tapi pihaknya akan melihat aturan yang ada dan mendiskusikannya dalam rapat yang akan dilaksanakan di Kantor Kemenko bidang Kemaritiman di Jakarta.  "Harus ada langkah-langkah terpadu agar perbatasan kita aman. Fokus kita saat ini bagaimana menyelesaikan masalah Pulau Tolop dan menjaga Pulau Nipah," ujar Luhut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika