REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Balai Besar Veteriner DI Yogyakarta meminta semua pemerintah daerah untuk melakukan pengetatan pengawasan lalu lintas hewan ternak di wilayahnya. Hal ini dilakukan untuk pengendalian kasus antraks yang belum lama ini ditemukan di Kulon Progo.
Epidimiologis Balai Besar Veteriner Wates DIY, Putut Djoko mengatakan, lalu lintas hewan ternak saat ini belum berjalan efektif. Menurut dia, masih ada oknum petugas yang hanya menarik retribusi tanpa melakukan pengecekan hewan ternak dan surat kelengkapannya. "Padahal sesuai aturanya untuk pengiriman hewan ternak harus dilengkapi dengan surta keterangan kesehatan hewan (SKKH) maupuan uji labolatorium sesuai permintaan dari pembeli," ujarnya usai memberikan materi dalam sosialisasi penanganan antraks di Pemkot Yogyakarta, Rabu (1/2).
Bahkan menurutnya ada juga lalu lintas ternak yang melalui jalan tikus tanpa melalui check point petugas, sehingga tidak terpantau dengan baik. Kondisi inilah yang menurutnya rawan masuknya hewan ternak yang sudah terkontaminasi antraks.
Untuk wilayah yang bukan termasuk wilayah peternakan, seperti di Kota Yogyakarta kata dia, pihaknya meminta untuk dilakukan pengawasan terhadap produk ternak. Termasuk untuk produk daging yang beredar harus sesuai mutu pengawasan. "Kalau sudah dalam bentuk daging potong lebih sulit diketahui," katanya.
Diakuinya, kasus antraks pada hewan ternak di Kulon Progo beberapa waktu lalu sudah terkonfirmasi kebenaranya. Tapi untuk penyebabnya, masih ditelusuri. Diduga kasus antraks di Kulon Progo tersebut disebabkan lalu lintas perjalanan hewan ternak antardaerah.
Kasus Antraks di Kulon Progo ditemui di Purwosari Girimulyo, menyerang pada satu sapi dan belasan kambing. Sebelumnya kasus antraks pernah juga ditemukan di wilayah Pakem Sleman pada 2003. Menurut dia, saat itu antraks berasal dari kuburan sapi di wilayah tersebut.
Sementara itu Kepala Seksi Pengawasan Mutu Komoditas dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Endang Viniarti, mengatakan, masih ada hewan ternak yang diperjualbelikan tanpa mengantongi SKKH. Untuk itu pihaknya selalu berpesan pada jagal di Kota Yogya untuk memastikan kesehatan hewan ternak sebelum disembelih. Seperti memastikan hewan ternak tidak berasal dari endemis antraks. Termasuk memastikan hewan ternak yang akan disembelih masuk paling lambat pukul 18.00.
"Jadi sebelum paginya disembelih, masih ada waktu petugas mengecek, tapi sekarang sudah tidak ada yang berani ambil (hewan ternak) dari wilayah endemis, takut tidak laku," ujarnya.
Menurut dia, di Kota Yogyakarta terdapat dua kelompok peternak besar yaitu di Tegalrejo dan Kotagede. Total jumlah hewan ternak di sana sekitar 100 ekor. Dengan para peternak tersebut Endang mengaku sudah memiliki jejaring melalui grup Whatsapp, yang selalu menginformasikan jika ada hewan ternak yang sakit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika