REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komunikonten, Hariqo Wibawa Satria menegaskan, solusi lain melawan hoax dan fitnah adalah, memanggil semua pengusaha medsos dan menagih komitmennya menghapus berita hoax dan fitnah.
“Hoax dan fitnah bisa dideteksi dengan teknologi, tapi ini tidak akan akurat 100 persen, karenanya manual juga harus dilakukan. Jadi saran saya, mereka para pengusaha twitter, facebook, Instagram, google, dan lainnya harus menambah SDM di kantornya masing-masing untuk menghadapi hoax dan fitnah, teknologi oke, tapi pemantauan manual tetap harus dilakukan”, jelas Hariqo dalam siaran persnya kepada Republika.co.id, Ahad (29/1).
Selain itu, menurut Hariqo Wibawa, untuk menghadapi hoax dan fitnah, maka term of use saat seseorang membuat akun medsos harus diubah dalam format tanya jawab. Contoh, 'jika kami memberikan akun Twitter ini, Anda berjanji tidak melakukan fitnah?'. Intinya Pemerintah harus memaksa pemilik Twitter, Facebook, Instagram dan Google untuk 'mempersulit' seseorang mendapatkan akun medsos. Baca: Indonesia Harus Buat Mesin Pencari Seperti Google
“Pemerintah sebaiknya melakukan negosiasi maksimal dengan pengusaha-pengusaha medsos ini. Jangan sampai pengusaha-pengusaha medsos untung besar, sementara bangsa kita kelihatannya untung karena dikasih gratis, padahal rugi besar”, tegas Hariqo.
Hariqo menambahkan, kunci melawan hoax adalah partisipasi aktif dan kolaborasi, jika saling mengandalkan, kita akan kalah melawan hoax. Oleh karena itu partisipasi adalah kuncinya, baik partisipasi dari pengusaha medsos, media massa dan partisipasi dari masyarakat. Kota cerdas (smart city) itu tidak dinilai dari apa merek telepon genggam warganya, tapi kota cerdas itu dilihat dari partisipasi apa yang bisa dilakukan warganya lewat teknologi.
Baca juga: Komunitas Antihoax Beraksi di CFD
Ikuti Whatsapp Channel Republika
