REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengakui keputusan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2017 oleh Presiden Joko Widodo penuh pertimbangan politis. Muhadjir menegaskan pihaknya akan menyelenggarakan UN yang jujur dan berintegritas.
"Keputusan pemerintah mengenai pelaksanaan UN penuh pertimbangan politis. Namun apa yang sudah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo tersebut merupakan sesuatu yang bijak," ujar Mendikbud dalam acara rapat koordinasi pelaksanaan UN di Jakarta, Kamis (22/12).
Dia menilai keputusan Presiden Jokowi tersebut bijak karena UN tetap dilaksankan, sementara satu sisi juga akan dilangsungkan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut mengakui bahwa di kabinet memang ada yang tidak mendukung, namun banyak pula yang mendukung keputusan untuk moratorium UN.
Sebelumnya, Kemdikbud telah melakukan kajian terhadap pelaksanaan UN dan hasilnya keluar usulan untuk moratorium UN. Muhadjir mengatakan UN hanya digunakan sebagai dasar untuk pemetaan. Berdasarkan hasil pemetaan, diketahui UN tidak memiliki makna yang strategis.
"Selama tiga tahun terakhir tidak perubahan, yang baik cuma segitu, malah yang sekolah yang kurang bagus mengalami penurunan."
Dengan kata lain, pembenahan sedang berjalan. Agar lebih fokus pihaknya mengusulkan untuk moratorium UN. "Ibaratnya kita punya jerawat lalu bercermin, maka jangan bercermin melulu. Tapi jerawatnya yang harus diobati baru kemudian bercermin lagi," ujarnya.
Jadi kesimpulannya, lanjut dia, UN tidak perlu dilakukan setiap tahun. Meski demikian, pihaknya menghargai keputusan pelaksanaan UN tersebut dan akan menyelenggarakan dnegan sebaik-baiknya.
"Pekerjaan kita, bagaimana mengurangi dampak negatif dalam pelaksanaan UN ini. Kita harus menyelenggarakan UN dengan jujur dan berintegritas," imbuh Muhadjir kepada ratusan kepala dinas dari seluruh Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika