REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muhammadiyah memberikan surat pernyataan dan sikap terkait Aksi Damai 4 November. Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir dan Sekretaris Umum Abdul Mu'ti tersebut, Muhammadiyah memandang pemerintah harus dapat bersikap cermat dan seksama dalam menangani kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), di Kepulauan Seribu.

Dalam surat tersebut, Muhammadiyah menghargai sikap pemerintah melalui Presiden dan Wakil Presiden yang memerintahkan kepolisian untuk melakukan proses hukum yang cepat, tegas dan transparan, serta tidak akan melakukan intervensi. Disayangkan sikap tegas tersebut kurang diimbangi dengan proses komunikasi dengan Presiden RI, yang sebenarnya positif jika hal itu berlangsung.

Muhammadiyah berharap Pemerintah agar lebih reponsif dan menjalin komunikasi dengan semua pihak, dan menampung dan merespons aspirasi umat Islam sebagai kekuatan mayoritas yang selama ini merasa kurang terakomodasi banyak kepentingannya yang strategis.

"Sikap Muhammadiyah dalam poin-poin sama seperti sikap Muhammadiyah sejak awal, ini tertulis saja. Kalau Anda perhatikan apa yang disampaikan dari Pak Haedar sebelumnya, saya sampaikan kepada publik paralel dengan apa yang disampaikan pada yang tertulis ini," kata Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Selasa (8/11).

(Baca Juga: Panglima TNI Apresiasi Peran Ulama pada Aksi Damai 4 November)

Dalam surat tersebut, tertulis Muhammadiyah mengapresiasi tinggi atas demo damai umat Islam itu, sekaligus menghargai pihak kepolisian dan TNI yang melakukan tugas pengamanan dengan baik.

Manakala pada penghujung demo terjadi kericuhan, Muhammadiyah menyesalkannya.  Muhammadiyah percaya hal itu tentu tidak dilakukan oleh pendemo yang selama aksi berlangsung justru menunjukkan al-akhlaq al-karimah (akhlak mulia).

Ikuti Whatsapp Channel Republika