REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan tanggapan tentang rencana Aksi Bela Islam II. Itu merupakan aksi lanjutan atas dugaan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Berikut ini sejumlah poin pernyataan sikap PBNU:
1. Mari jaga persatuan dan kesatuan bangsa, pererat tali silaturahim antarkomponen masyarakat, karena berpecah adalah musuh utama dari ukhuwah. Ukhuwah adalah modal utama kita di dalam membangun suatu tatanan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur. Jaga ukhuwah wathoniyah dan ukhuwwah basyariyah, agar Indonesia terbebas dari ancaman perpecahan.
2. Kepada seluruh pengurus NU dan warga NU, untuk secara proaktif turut menenangkan situasi, menjaga agar suasana yang aman dan damai tetap terpelihara dan tidak ikut-ikutan memperkeruh dengan provokasi dan hasutan. PBNU melarang penggunaan simbol-simbol NU untuk tujuan di luar kepentingan sebagaimana menjadi keputusan jamiyyah NU.
3. Mengimbau kepada aparat kepolisian untuk segera melakukan tindakan dan langkah, sesuai dengan prosedur hukum dan perundangan yang berlaku agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tanpa mengabaikan asas praduga tidak bersalah. Upaya ini harus dilakukan guna menghindarkan terjadinya hal-hal yang cenderung menimbulkan kegaduhan dan anarki.
4. Kepada para pihak yang hendak menyalurkan aspirasi dengan berunjuk rasa, PBNU mengimbau agar tetap menjaga akhlakul karimah dengan tetap menjaga ketertiban, menjaga kenyamanan lalu lintas dan dapat menjaga keamanan masyarakat demi keutuhan NKRI.
5. Mari tengadahkan tangan mohon petunjuk dan berdoa, semoga Indonesia selalu diberi kesejukan dan kedamaian dalam perlindungan, penjagaan dan pertolongan dari Allah SWT.
Sikap itu dibacakan oleh Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj, berisikan lima butir pandangan serta imbauan dengan ditandatangani empat pimpinan PBNU. Empat pimpinan itu di antaranya Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, Sekjen Helmy Faishal Zaini, Rais Aam Ma'ruf Amin, dan Katib Aam Yahya C Staquf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika