REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan tidak masalah jika Sampoerna Land membayar kewajiban Koefisien Luas Bangunan (KLB) dalam berbentuk komputer dan laptop. Ia pun mengatakan tak masalah jika KPU DKI Jakarta mengembalikan komputer dan laptop, karena itu merupakan aset Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
"Tidak masalah, selama dia peraturannya itu. kan kita memang mau membereskan KPU, ya sudah kita alihkan ke situ. Itu kan asetnya Pemda," ujarnya.
Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno akan mengembalikan komputer dan laptop itu ke Pemprov DKI Jakarta. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari berbagai kecurigaan di mata publik. Ahok mengatakan tidak mengetahui rencana Sumarno ini.
"Bebas saja kalau orang mau kritik atau apa. Kalau balikin ya masuk ke DKI, aset kan, tidak masalah," katanya.
Ahok menjelaskan Sampoerna Land membayar kewajiban KLB sekitar Rp. 700 Miliar lebih. Kompensasi KLB dapat berbentuk lahan atau infrastruktur. Ia pun mengatakan kompensasi dari Sampoena Land mempunyai kualitas yang bagus.
"Tapi pakai appraisal menilainya. Jadi lebih murah, jadi lebih cepat menilainya, lebih baik mutunya. Kalau kamu punya kewajiban KLB, kamu bayar ke kami, kalau kamu bikin sembarangan, appraisal bisa ditolak loh. Terus nilainya berani enggak kamu mark up, enggak berani juga, makanya semua hasil kerjaan dengan kontribusi tambahan KLB itu, itu barangnya lebih bagus," jelasnya.
Ahok menyebutkan hasil kerjaan dari kontribusi pengembang. Salah satunya adalah jembatan Semanggi.
"Seperti jembatan Semanggi, kita kalau lelang bisa Rp 700an miliar, begitu di appraisal cuma Rp 400an miliar. Coba kamu lelang? kalau tiga perusahaan lelang Rp 700 miliar," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
