REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, mengkritik keras sikap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang menolak untuk menarik bantuan PT. Sampoerna Land berupa peralatan Information Technology (IT) yang sudah diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Bawaslu DKI Jakarta.
Abdurrahman mengatakan sikap penolakan Ahok tersebut akan membuat KPUD dan Bawaslu DKI Jakarta berada dalam posisi sulit. Pasalnya, pemberian peralatan IT berupa laptop tersebut dapat menimbulkan fitnah kepada dua lembaga tersebut.
“Jika nanti ada yang tidak puas dengan hasil pemilu, hal ini bisa dijadikan alasan. Kami tidak mau KPUD dan Bawaslu jadi sulit. Kami ingin melindungi KPUD dan Bawaslu dari kebijakan Gubernur yang kurang tepat,'' kata Suhaimi di DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/10), dalam rilis yang diterima Republika.co.id.
Politisi PKS asal Jakarta Timur ini juga membantah pernyataan Ahok bahwa bantuan peralatan IT yang diberikan oleh PT. Sampoerna Land berasal dari kas APBD DKI, ''Kami minta Gubernur menunjukkan nomenkelaturnya? Mata anggaran yang mana, yang dipakai? Kalau tidak ada, artinya bukan dari kas APBD,'' kata Suhaimi.
• Pengamat: Ahok Harus Jelaskan Alasan Berikan Hibah ke KPU
• Ahok Sebut Komputer KPU DKI dari Kontribusi Tambahan Pengembang
Dalam rapat bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta pada Senin (17/10), KPUD dan Bawaslu DKI sudah menyatakan bahwa keduanya akan mengembalikan bantuan tersebut karena bukan berasal dari kas APBD. Langkah ini diambil KPUD dan Bawaslu DKI untuk menjaga netralitas lembaga tersebut.
“Jadi aneh ketika Gubernur malah ngotot menolak untuk mengembalikan, ada apa ini?,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta tersebut.
Selain itu, Suhaimi mengapresiasi keputusan KPUD dan Bawaslu DKI yang mengembalikan bantuan peralatan IT dari PT. Sampoerna Land untuk menjaga netralitas lembaga pengadil Pemilu tersebut, “Kami akan membantu KPUD dan Bawaslu DKI agar bisa mendapatkan dana yang berasal dari kas APBD sesuai yang diamanatkan undang-undang agar Pilkada DKI 2017 dapat berjalan dengan jujur dan adil,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
