REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi reaksi Presiden Joko Widodo dengan mendatangi langsung Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tempat operasi tangkap tangan (OTT) berlangsung. Namun, ia meminta respons tersebut jangan sampai ini hanya jadi tontonan yang tidak diikuti pembersihan pungli di lembaga lain.
"Kita patut mengapresiasi dengan reaksi Presiden Jokowi yang langsung mendatangi lokasi OTT di Kemenhub. Hanya saja, jangan sampai ini dijadikan sebagai langkah pencitraan belaka. Pemberantasan pungli harus dilakukan di semua lini. Bahkan, sampai ke lembaga kepolisian dan istana negara,'' ujarnya dalam keterangan persnya, Rabu (12/10).
Menurutnya memang ada yang perlu dibenahi dari perizinan kapal di pelabuhan. Sertifikasi kapal perlu disederhanakan agar tak terjadi pungli. Menurutnya, tumpang tindih aturan transportasi laut sudah terjadi sejak lama.
''Akibatnya, menimbulkan ekonomi biaya tinggi," ucap anggota F-Gerindra DPR ini.
Tidak hanya di transportasi laut, praktik pungli sebenarnya banyak terjadi di transportasi darat. Bahkan, ratusan kali lipat daripada di laut. Bambang menyebutkan, berapa banyak truk-truk angkutan logistik selalu kena pungli di jalan. Bahkan, untuk mengurus SIM saja, butuh tambahan dana Rp200 ribu, agar prosesnya bisa dipercepat seperti di Surabaya, Jawa Timur.
"Inilah potret Indonesia kini. Banyaknya kasus pungli saat ini menandakan revolusi mental yang didengungkan pemerintah belum berjalan. Mestinya pemberantasan pungli sudah dilakukan Jokowi sejak pertama kali memimpin pemerintahan seiring jargon revolusi mental," jelasnya.
Ia meminta, pengawasan internal kementerian lewat Irjen mestinya ditingkatkan. Bila Irjen sudah menemukan oknum pengutip pungli, barulah diserahkan ke penegak hukum. Selama Irjen bergerak optimal dan efektif, pungli bisa diberantas. Bambang setuju dengan Presiden Jokowi yang ingin memecat pegawai Kemenhub yang tertangkap tangan, sambil proses hukum pidananya juga berjalan di pengadilan.
Seperti diketahui, pada Selasa (11/10) sore, usai menyaksikan OTT di Kemenhub, Presiden Jokowi menyatakan akan menindak tegas pejabat negara yang masih mengutip pungli. Sebelumnya, Kapolri Tito Karnavian yang ikut hadir mengatakan, pemberantasan pungli akan terus digencarkan termasuk ke institusi yang dipimpinnya. OTT di Kemenhub ini, melibatkan oknum pejabat Direktorat Perhubungan Laut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
