REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proses pencocokan dan penelitian (coklit) data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) untuk Pilgub DKI 2017 dijadwalkan sudah harus selesai pada Jumat (7/10), pekan depan. Namun demikian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta mengaku menemukan sejumlah persoalan selama kegiatan pendataan tersebut berlangsung sejak 8 September, lalu.
"Masalah pendataan yang kami temukan sejauh ini masih berkaitan dengan kebijakan penggusuran dan relokasi warga oleh Pemda," ujar Ketua Bawaslu Provinsi DKI, Mimah Susanti, kepada Republika.co.id, Jumat (30/9).
Menurut dia, penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di berbagai kawasan memberi dampak negatif terhadap kelancaran proses coklit DP4 di Ibu Kota. Banyak pemilih yang kini tidak diketahui lagi keberadaanya oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) di lapangan.
"Nama-nama mereka sebenarnya sudah terdaftar di DP4. Tapi, setelah kampungnya digusur, mereka jadi berpencar-pencar ke berbagai tempat, sehingga jadi tidak terdata oleh PPDP," kata Mimah.
Selain itu, kata dia, PPDP di beberapa wilayah Jakarta juga kerap mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pendataan pemilih yang tinggal di apartemen ataupun rumah susun (rusun). "Persoalan ini juga harus menjadi perhatian serius dari Pemda DKI. Jangan sampai warga yang menempati rusun dan punya KTP Jakarta, malah kehilangan hak suaranya pada Pilgub nanti," ucapnya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Sumarno, merasa optimistis pemutakhiran data pemilih di Ibu Kota bisa rampung sesuai jadwal yang ditentukan. Instansinya sejak 8 September lalu telah mengerahkan sekira 26.500 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) ke rumah-rumah penduduk di seluruh wilayah Jakarta untuk melakukan coklit DP4.
Berdasarkan hasil evaluasi sementara, kata Sumarno, capaian kegiatan coklit DP4 di tiap-tiap kabupaten kota di Jakarta terbilang cukup variatif. "Ada yang sudah 80 persen, ada juga yang baru 60 persen. Kalau di Kabupaten Adimistrasi Kepulauan Seribu, proses coklitnya malah sudah hampir selesai, karena jumlah pemilih di sana tidak sebanyak yang ada di kota-kota lainnya di Jakarta," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
