REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebutkan jembatan penyeberangan orang (JPO) di DKI Jakarta sudah termakan usia atau tua. Ia mengatakan dulu, JPO bekerja sama dengan pihak swasta.

"Kerja sama dengan swasta dipasangin iklan. Makanya dalam pergub saya sudah keluar tidak ada lagi iklan di dalam JPO. Tapi  beberapa kontraknya belum selesai. Dan beberapa yang kontraknya sudah selesai," ujar Ahok di Balai Kota, Senin (26/9)

Orang nomor satu di DKI Jakarta ini menegaskan JPO seharusnya terbuka. Dalam artian, tidak boleh ada dinding yang menahan angin. Dari sisi keamanan, Ahok berpikir, jembatan terbuka juga mengantisipasi jika terjadi perampokan dan pelecehan.

Hal tersebut juga memerlukan waktu. Sebab, untuk menghapus aset pun Pemprov DKI Jakarta memiliki masalah. "Jadi kalau pemerintah mau bongkar, itu mesti lelang juga, lelangnya rata-rata jadi masalah. Kenapa gak bisa lelang cepat?. Karena dulu saya kira ada sedikit mark up. Jadi gedung yang kita terima dari pekerjaan-pekerjaan melalui kontraktor itu nilainya melampaui nilai sesungguhnya," ujar Ahok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika