Senin 22 Aug 2016 12:54 WIB

Politikus PDIP tak Mau Ahok Seperti Pendekar Mabuk tanpa Etika

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan mengingatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bahwa partainya menjunjung tinggi etika dan moral dibandingkan kekuasaan, sehingga Ahok tidak cukup berbicara dengan ketua umum untuk memperoleh dukungan dari Parpol itu dalam Pilkada 2017.

"PDI Perjuangan tidak bisa diputarbalikkan. Dia ke partai 'main atas', seolah-olah cukup dengan ketua umum dan persoalan selesai. Ini PDI Perjuangan bung, dimana etika dan moral lebih utama dibandingkan kekuasaan semata," tegasnya di Jakarta, Senin (22/8).

Sebelumnya Ahok bertandang ke rumah Megawati Soekarnoputri untuk meminta izin berpasangan kembali dengan Ketua DPP PDIP Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI 2017.

Arteria menekankan PDI Perjuangan teguh dalam garis perjuangan dengan pendekatan tidak berbasis pragmatisme. PDIP menurut dia, lebih memilih cara berkuasa yang bermartabat dan tidak didikte sekalipun berujung pada konsekuensi ditinggalkan kekuasaan.

"Kami yakin kekuasaan rakyat adalah yang abadi," ujarnya.

Arteria menegaskan partainya tidak ingin konstruksi calon gubernur dan calon wakil gubernur dibentuk atas dasar pragmatisme, di mana karena alasan membutuhkan suara PDIP lantas Ahok bisa dengan mudahnya meminta Djarot kembali berpasangan dengannya.

"Jadinya seperti pendekar mabuk, 'seradak-seruduk' tanpa etika. Dulu kan menyatakan melalui jalur independen, dengan hingar bingar depolitisasi dan antiparpol, mengumpulkan KTP, kemudian justru datang ke partai minta didukung, bagaimana pertanggungjawabannya," katanya.

Dia mengatakan PDIP adalah partai yang tidak gentar dengan iming-iming kekuasaan. Arteria secara pribadi menilai langkah Ahok menemui Megawati untuk meminta Djarot kembali menjadi wakilnya adalah wujud pelecehan terhadap PDIP.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement