REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berupaya agar masalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) terkait sinkronisasi data penerima bisa segera terselesaikan. Sebab selama ini dasar penerima KIP ini merujuk ke data kemiskinan di Kementerian Sosial (Kemensos).

"Padahal kita punya Data Pokok Pendidikan (Dapodik)," katanya di Kemendikbud, Jakarta, Kamis (28/7).

Menurutnya data ini sebenarnya sudah memiliki informasi jumlah siswa yang miskin. Dengan menggunakan data dari Kemensos, Muhadjir menilai ini sebuah kekeliruan.

"Konyolnya jadi kita akan beri bantuan ke siswa di sekolah yang datanya dari Kemensos sementara anak miskin itu kan gak semuanya di sekolah," ucapnya.

Karena itu, ia menegaskan, data dasar dari Dapodik menjadi upaya yang perlu dilakukan ke depannya demi pemerataan KIP. Untuk menyelesaikan sinkronisasi data ini, Muhadjir mengatakan, ini tentu memerlukan persetujuan dalam rapat gabungan terlebih dahulu. Jika disetujui, dia yakin permasalahan ini dapat terselesaikan selama satu bulan. Sebab, data siswa miskin sudah tertera dan hanya langsung diberikan saja.

"Satu bulan selesai dengan catatan disetujui pakai Dapodik bukan data dari Kemensos. Jadi memang masih banyak yang tidak nyambung," jelasnya.

Berdasarkan Dapodik 18 juta dari 50 juta siswa di seluruh tingkatan berada dalam kondisi miskin. Di data Kemendikbud  perihal status KIP per 21 Juli 2016 disebutkan, KIP yang dipesan dan dicetak sebanyak 17.927.308.

Selanjutnya, KIP yang telah diterima sebanyak 16.746.518 dan jumlah yang dalam pengiriman sebesar 1.020.576. Sementara jumlah KIP retur sebanyak 160.214.

Ikuti Whatsapp Channel Republika